Posted by: amgy | February 8, 2008

ISLAM POLITIK DI INDONESIA

image00.gifAdeng Muchar Ghazali

Pendahuluan
Istilah ‘‘Islam Politik’’ akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan terutama di berbagai kalangan masyarakat Muslim. Istilah ini pada intinya adalah untuk menjelaskan dua kata yang ketika di gabung memiliki makna penguatan satu sama lain. Adanya kekuatan masyarakat Islam dalam politik, atau sebaliknya adanya kekuatan politik pada masyarakat Islam. Dua kekuatan ini, bagaimanapun berpangkal dari tidak terpisahkannya agama (Islam) dengan politik. Kita akan melihat hubungan ini dalam perjalanan umat Islam di Indonesia.
Sering kita jumpai, komentar-komentar orang Barat mengenai hubungan antara agama dan politik di Indonesia umumnya terfokuskan pada politik. Bahkan tidak sedikit tulisan-tulisan yang membahas agama, ternyata hanya membicarakan manifestasi sosio-politisnya; sedangkan agama sebagai agama, sebagai matra otonom, sangat jarang dimunculkan. Pandangan ini bisa dikatakan benar ataupun sebaliknya, jika melihat keadaan dinamika hubungan umat Islam dengan negara memiliki perkembangan yang begitu pluktuatif. Pasang surut hubungan Islam, dalam pengertian kekuatan politik, dengan negara dalam kurun waktu tiga dekade (30 tahun) belakangan setidak-tidaknya dipengaruhi oleh : pertama, besarnya tingkat keterwakilan (representativeness) umat Islam dalam negara; kedua, terintegrasinya umat Islam ke dalam negara melalui saluran-saluran eksekutif, legislatif dan yudikatif ; ketiga, pelembagaan idiom Islam atau dipakainya idiom-idiom Islam dalam proses penyelenggaraan negara . Dari ketiga hubungan ini bisa dilihat bagaimana pola hubungan Islam dengan negara itu terbentuk, mungkin memiliki kecenderungan akomodatif atau sebaliknya, vis-à-vis.
Proses “pembentukan” Islam Politik
Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, melalui para pemimpinnya sepandangan bahwa negara (kekuasaan politik) amat diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kolektif. Mengutip Ibnu Taymiyah, Ahmad Syafi’i Maarif menyatakan bahwa “wilayah (organisasi politik) bagi (kehidupan kolektif) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya agama tidak akan tegak dengan kukuh . Sedangkan hal ini tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif, yang membuka kemungkinan kepada banyak penafsiran mengenainya (a polyinterpretable religion) . Meskipun pada tingkat yang paling umum hanya ada satu Islam, bentuk dan ekspresinya beragam dari satu individu Muslim ke individu Muslim lainnya. Karena itu, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya di lihat secara monolitik.
Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif itu. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sipat Islam yang multi-interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara khas, sehingga ada banyak pendapat yang berbeda – beberapa bahkan saling bertentangan – mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.
Hubungan antara Islam dan Politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik ke belakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14, ketika Islam, sebagaimana dikatakan banyak kalangan, pertamakali diperkenalkan dan disebarkan di kepulauan ini. Dalam perjalanan sejarahnya yang kemudian inilah Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas-realitas sosio-kultural dan politik setempat, terlibat dalam politik. Pada kenyataannya malah dapat dikatakan bahwa Islam, sepanjang perkerkembangannya di Indonesia, telah menjadi bagian integral dari sejarah politik negeri ini.
Dalam menganalisis perkembangan Islam politik di Indonesia, Bachtiar Efendy menggunakan lima pendekatan, yakni 1) pendekatan dekonfessionalisasi Islam 2) domestikasi Islam; 3) skismatik dan aliran; 4) trikotomi; dan 5) Islam kultural.
Pendekatan dekonfessionalisasi Islam, dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuije, sebagai ahli Indonesia berkebangsaan Belanda, mencoba menjelaskan hubungan politik antara Islam dan negara nasional modern Indonesia, terutama untuk melihat peran Islam dalam revolusi nasional dan pembangunan bangsa – dalam kerangka teori dekonfessionalisasi. Teori atau pendekatan ini mewakili sebuah imbauan untuk memperlunak jurang-jurang tajam eksklusivitas sosial-keagamaan, tetapi tetap memelihara keloyalitasan kepada agamanya. Untuk situasi sosial keagamaan di Indonesia, pendekatan ini bisa diuji sekalipun secara lintas kultural dan kebangsaan. Melalui latar belakang sosial keagamaan yang berbeda (misalnya, Muslim, Kristen, nasionalis, sekularis, modernis, ortodoks), mereka semua menghadapi tantangan bagaimana merealisasikan negara Indonesia yang merdeka dalam pengertian modern, sehingga mereka bisa membangun kerangka bersama yang dapat dipahami dan diterima. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya Islam politik di Indonesia harus menampilkan diri dalam bentuknya yang obyektif, dan karenanya tidak “skriptualistik. Dalam konteks ini, teori dekonfessionalisasi harus dilihat sebagai “penafsiran kreatif atas prinsip-prinsip Islam secara sedemikian rupa, dalam rangka memapankan kembali relevansinya dengan kehidupan di Indonesia abad ke-20, atau di zaman Indonesia kontemporer.
Pendekatan “domestikasi Islam”, sebuah teori yang seringkali diasosiasikan dengan Harry J. Benda mengenai Islam di Indonesia. Teori ini dibangun di atas landasan analisis historis mengenai Islam di Jawa pada abad ke-16 hingga abad ke-18, terutama pada perebutan kekuasaan antara para penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang taat di wilayah pesisir Jawa, yang diwakili Demak, melawan kerajaan Mataram yang terkenal sinkretis di wilayah pedalaman. Ketika kerajaan terakhir ini memeluk Islam, ia berusaha menaklukan wilayah-wilayah taklukan mereka di pesisir yang memberontak, dan dalam proses ini menghancurkan bagian-bagian paling dinamis dari masyarakat Islam di pulau Jawa.
Penaklukan kerajaan-kerajaan ortodoks di pesisir ini memberi bentuk bagi proses domestikasi Islam. Di situ, sesuai dengan maknanya yang hampir harfiyah – dalam konteks perebutan kekuasaan antara kalangan Islam ortodoks dan sinkretis di Jawa – domestikasi Islam Jawa tidak saja mensyaratkan dikalahkannya kerajaan-kerajaan pesisir yang ortodoks, melainkan juga pembunuhan para ulama-penda’i di Mataram sendiri.
Bagi Benda, perkembangan Islam selanjutnya pada masa pasca-kolonialis di Indonesia tampak memperlihatkan tingkat kontinuitas tertentu dengan masa lampau pra-kolonialnya. Penolakan keras kelompok cendekiawan sekular – yang sangat kentara orientasi Jawanya – terhadap gagasan negara Islam yang diusulkan golongan Islam, penumpasan gerakan Darul Islam, dibubarkannya Masyumi, pemapanan ideologi negara Pancasila, dan kembalinya dominasi politik jawa, semuanya seakan-akan merupakan pengulangan dari masa lampau. Dengan demikian, unsur terpenting dalam teori domestikasi Benda adalah perkembangan perebutan kekuasaan antara Islam dan unsur-unsur non-Islam dalam masyarakat Indonesia. Unsur-unsur yang terakhir ini oleh Benda diidentifikasikan secara eksklusif sebagai unsur ke-Jawa-an.
Jika Benda menawarkan analisis mengenai Islam politik di Indonesia sebagai perebutan kekuasaan terus menerus antara Islam dan Jawaisme, dimana yang pertama selalu berhasil dikalahkan, maka teori skismatik dan aliran – meski tidak langsung – dapat dipandang sebagai jawaban atas pertanyaan : mengapa perebutan kekuasaan seperti itu harus terjadi pada awalnya. Teori ini, merupakan instrumen paling berpengaruh untuk menjelaskan politik Indonesia pada periode pascakemerdekaan. Teori ini menekankan corak skismatik hubungan Islam dan Jawa-isme, yang kemudian berkembang melampaui wilayah konfrontasi keagamaan dan memasuki bidang politik, kebudayaan dan kehidupan sosial, yang berbeda dengan teori Clifford Geertz yang mengembangkan skisme sosial keagamaan ke dalam pengelompokan aliran sosio-kultural dan politik.
Dalam menelusuri pembentukan Islam politik itu, wacana polarisasi santri-abangan , atau, menurut klasifikasi Geertz, santri, abangan dan priyayi, atau mengikuti pola Karl D. Jackson yang menghubungkan dengan pembicaraan politik yang selalu berhubungan dengan perbedaan-perbedaan kepercayaan agama antara kaum Muslimin ortodoks tradisional dan ortodoks modern pada satu pihak, serta kaum Sinkretis (Islam sekedar sebutan) pada pihak yang lain, menjadi bagian dari proses kesejarahan umat Islam Indonesia yang amat panjang. Pada masa penjajahan Belanda, misalnya, dalam merespon penjajahan itu, bagi santri dan abangan sangat berbeda. Bagi santri, melawan Belanda yang kafir dan dholim merupakan jihad fi sabilillah, sedangkan bagi abangan adalah bentuk nasionalisme. Dengan tafsir dan niat yang berbeda ini, sekalipun mereka membaur dalam mencapai kemerdekaan dalam kebinekaan, tetapi mulai muncul wacana nasionalisme abangan dan nasionalisme santri. Polarisasi ini ternyata terus berlangsung, baik ketika masa menjelang kemerdekaan, orde baru, maupun reformasi dalam bentuk dan format yang berbeda tetapi dengan misi sama, yakni nasionalisme abangan dan nasionalisme santri. Sedangkan dalam kehidupan internal mereka sendiri, terutama dari sisi sosial ekonomi, kelompok abangan bergabung dengan Priyayi untuk melawan santri .
Bila dipetakan secara politik, mengutip Muhamad Wahyuni Nafis , paling tidak bisa diperoleh enam kelompok ummat Islam dalam berpolitik. Keenam kelompok itu sebagiannya muncul karena pemahamannya terhadap ajaran agamanya, tapi sebagiannya yang lain karena kepentingan-kepentingan politiknya yang sesaat. Sekalipun sama-sama berdasarkan pemahaman terhadap ajaran agamanya, umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok yang masing-masing memiliki pandangan politik yang berbeda. Keperbedaan ini pada umumnya disebabkan oleh metode berfikir yang tidak sama, juga latar-belakang serta kapasitas dan kualitas intelekltual yang berbeda-beda pula. Pertama, kelompok fundamentalis. Kelompok ini memandang hanya kelompoknya yang benar sehingga kelompok yang berbeda dengan kelompoknya dianggap berada dalam dar al-harb. Kedua, kelompok revolusioner. Kelompok ini tidak percaya pada pendekatan-pendekatan konstitusional dan legal untuk memperjuangkan gagasan-gagasannya. Mereka hanya mempercayai cara-cara radikal dan revolusioner untuk memperjuangkan ide-idenya. Ketiga, kelompok konstitusionalis. Kelompok ini mungkin masih merupakan warisan politik Islam Indonesia zaman Masyumi. Mereka yang termasuk kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang tingkat pendidikannya cukup tinggi. Mereka mengerti disiplin politik secara demokratis sehingga meskipun mereka tetap berpegang pada konstitusi negara, tapi harus mengeritik keras penyimpangan-penyimpangan penguasa. Keempat, kelompok akomodasionis. Kelompok ini adalah mereka yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah meskipun mereka sendiri menilai pemerintah tidak cukup adil dan bersih. Menurut kelompok ini, umat Islam harus masuk dan bekerja sama dengan pemerintah sehingga sedikit demi sedikit ketidakadilan dan kebusukan tersebut bisa diberantas dari dalam. Kelima, kelompok oportunis. Kelompok ini dipandang sangat berbahaya, karena mereka selalu menunjukkan “lain di bibir lain di hati”. Karena itu, kelompok ini bisa juga di sebut sebagai kelompok hipokrit. Kelompok ini memandang Islam dan umat Islam secara palsu, karena lebih melihatnya sebagai alat atau perantara untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya saja. Keenam, adalah kelompok “silent majority”. Inilah yang disebut rakyat, karena sikap diamnya itu, maka mereka nyaris tidak berfungsi apa-apa. Para politikus biasanya memandang bahwa mereka perlu pimpinan. Dan para politikus tersebut biasa mengklaim bahwa mereka itu adalah pengikutnya.
Nampaknya, keenam kelompok umat Islam tersebut dalam berpolitik di tanah air di era reformasi ini bermunculan secara serentak ke permukaan melalui partai-partai politik. Sikap sektarian seperti ini memang memiliki dua sisi. Pertama, sisi negatif, bahwa kalau terus dibiarkan dan dipelihara akan terus berlanjut sampai pada pola hubungan antar sesama umat yang seagama. Sehingga meski sudah sama-sama Islam, tetap saja yang harus di pilih adalah orang Islam dari kelompoknya.. Di sinilah kemudian sikap sektarian tersebut di nilai sangat berbahaya karena akan berakibat tidak menghiraukannya atauran-aturan dan kriteria rasional yang sehat dan dewasa. Kedua, sisi positif, perbedaan tersebut sebagai perekat yang paling efektif bagi sebuah kelompok. Tapi dalam banyak hal, justru ia bernilai negatif. Dikatakan negatif, karena ia merupakan cikal bakal yang secara pasti akan melahirkan apa yang disebut dengan virus “tribalisme” atau “sukuisme”. Tribalisme dimaksud adalah kepercayaan akan kesetiaan pada sesama jenisnya sendiri, yang didefinisikan oleh etnisitas, bahasa, budaya, agama, atau profesi. Seharusnya umat Islam mencari atau mendirikan partai yang bersemangat ajaran Islam, bukan partai Islam atau partai yang didirikan oleh orang Islam. Mengingat politik Islam itu adalah politik yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, tanpa melihat agama, etnis, bahasa, budaya, atau profesi. Karena itu, politik Islam pasti akan mendasarkan pada common platform bangsa, yang darinya di susun berbagai peraturan dan aturan main bersama untuk me-manage berbagai kepentingan demi meraih tujuan bersama yang diga-riskan dan dicita-citakan oleh para pendiri negara ini.
Dalam konsep politik, Islam sebagai konsep kekuatan politik menunjuk pada kekuatan politik yang meletakkan paradigma dan orientasi politiknya pada prinsip-prinsip Islam. Islam dipahami memiliki nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, yang itu berbeda dengan term-term yang terdapat di Barat .
Islam Politik : diantara Wacana dan Gerakan
Kesadaran bangsa Indonesia untuk berorganisasi secara modern mulai nampak pada abad ke-19. Para santri banyak yang sekolah di sekolahan modern. Para santri banyak yang mendirikan organisasi dalam skala nasional seperti Syarekat Islam (1905), Syarekat Dagang Islam (1911), Muham-madiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Persaingan antara kaum muslim nasionalis dan muslim non-nasionalis tetap mewarnai perpolitikan Indonesia. Lebel ini bisa di lihat ketika Budi Utomo (1908) dan Indiche Party (1912) muncul. Dari sinilah mulai muncul wacana abangan menjelma menjadi kelompok nasionalis dan santri menjadi kelompok Islam .
Sikap Belanda terhadap kelompok priyayi-abangan berbeda dengan santri. Belanda lebih intim dengan kelompok priyayi-abangan dibandingkan santri. Sehingga kelompok ini memperoleh prevelesa-prevelesa tertentu dari pemerintah, misalnya di bidang pendidikan dan pekerjaan yang, pada gilir-annya, menempatkan mereka pada posisi sosial-ekonomi lebih baik. Peluang pendidikan dan pekerjaan yang diberikan Belanda kepada kelompok ini, me-rupakan bagian dari politik etis yang sudah diperkenalkannya sejak dasa-warsa pertama abad kedua puluh. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mencetak sejumlah tenaga lokal untuk mengembangkan ekonomi kolonial, bukan untuk kepentingan pendidikan bangsa Indonesia dalam pengertian sesungguhnya.
Strategi politik etis Belanda di bidang pendidikan tersebut justru menjadi bumerang. Sebab, telah muncul kesadaran baru pada diri maha-siswa-mahasiswa Indonesia yang prihatin terhadap nasib rakyat Indoesia. Soekarno, Syahrir, Hatta, dan lain sebagainya merupakan bagian dari kelom-pok terpelajar yang menikmati strategi politik etis Belanda yang akhirnya menyuarakan anti penjajahan dan menyerang kebijaksanaan kolonialisme Belanda. Namun demikian, pada waktu yang sama kelompok elite terpelajar itu menjadi kekuatan tandingan bagi Islam.
Periode pendudukan Jepang, kendatipun singkat, barangkali dapat dicatat sebagai episode pembuka kembali keterlibatan Islam dalam dunia politik. Jepang telah memberikan sumbangan berarti bagi politik Islam Indonesia, terutama terletak pada upayanya untuk menyatukan berbagai ke-kuatan Islam dalam suatu organisasi Masyumi, yang didukung baik oleh Muhammadiyah maupun NU. Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang, mereka yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi memainkan peran penting dalam politik Nasional Indonesia. Pada saat-saat akhir pendudukan, Jepang beralih orientasi dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok nasionalis sekular. Mereka lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekular untuk memegang kendali politik nasional setelah Indonesia merdeka.
Dua kelompok itulah yang memunculkan perdebatan ideologis berkaitan dengan penetapan ideologi dan dasar negara. Pihak Islam meng-usulkan gagasan negara Islam, dalam pengertian bahwa negara Indonesia berdasarkan syariat Islam. Tentu saja, pihak nasionalis sekular menolak gagasan tersebut. Melalui pendekatan-pendekatan yang lebih kompromistis, tercapai kesepakatan bersama sebagaimana terumuskan dalam Piagam Jakarta, yang didalamnya disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara, serta dicantumkan rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban men-jalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu, dibicarakan kembali. Dengan alasan : “demi persatuan nasional, “tujuh kata” yang sangat berarti bagi umat Islam itu dihapus.
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atau tepatnya pada tanggal 3 Nopember 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan sebuah Maklumat Pemerintah tentang hak hidup partai-partai politik di Indonesia. Partai-partai tersebut diharapkan sudah berdiri sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Pada saat inilah, setelah Partai Nasional Indonesia didirikan, partai muslim bernama Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945.
Antara bulan Nopember sampai Desember 1945, berbagai partai politik bermunculan di tanah air. Umat Islam, sekalipun tidak secara lang-sung berkaitan dengan seruan pemerintah itu, menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 Nopember 1945 di Yogyakarta. Semangat yang menjiwai kongres itu bukan saja semangat persatuan, tetapi juga semangat kesatuan. Kongres yang dilaksanakan pada saat seluruh bangsa tengah menghadapi tentara sekutu dan tentara Belanda yang mem-bonceng sekutu, dan berniat kembali menjajah bangsa Indonesia, dengan tegas dan penuh keyakinan mengumandangkan seruan jihad fi sabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada kongres ini, umat Islam memu-tuskan untuk membentuk Sabilillah dan Hizbullah.
Partai Masyumi pada mulanya mewadahi empat organisasi, yakni Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam Dan Persatuan Umat Islam, kemudian bergabung Persatuan Islam (Bandung 1948), Al-Irsyad (Jakarta, 1950), termasuk partai-partai kecil lainnya yang ada di daerah-daerah, seperti Al-Jamiyatul Wasliyah (Sumatera Utara), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA, pimpinan Daud Bereuh tahun 1949-1953).
Untuk sebagian besar yang mendukung gagasan negara Islam tidak menyerah begitu saja, gerakan Darul Islam (1949) yang memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin Kartosuwirjo dan perjuangan wakil-wakil Islam di dalam sidang Konstitutante hasil pemilu 1955 untuk menggolkan kembali gagasan negara Islam, terutama dalam hubungannya dengan gagasan bahwa Islam harus dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Menyi-kapi ini, M. Natsir menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki dua pilihan, yaitu sekularisme (la-diniyah) atau paham keagamaan (dini). Dan menurut pendapatnya, Pancasila adalah bercorak la-diniyah, karena itu ia sekular, sebab tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya.
Pembentukan Partai Masyumi di Yogyakarta pada tahun 1945, melalui Kongres Umat Islam , salah satu tujuannya adalah “untuk melak-sanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan”. Dalam kongres ini menghasilkan kesepakatan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya ins-titusi politik umat Islam. Dari komposisi personalia kepengurusan Masyumi, tampak bahwa partai ini melibatkan seluruh fungsionaris Islam pasca kemerdekaan seperti dalam Majlis Syuro diketuai oleh Hasyim Asy’ari (NU), Agus Salim (PSII) dan lain-lain; sedangkan Pengurus Besar diketuai oleh Sukiman, Abikusno Tjokrosujoso, dan kemudian melibatkan M. Natsir, Muhammad Roem, dan juga Kartosuwirjo.
Tidak lagi tergabungnya PSII (1947) dan NU (1952) dalam Masyumi, menjadi salah satu indikasi telah terjadinya perpecahan dalam politik Islam dan menyebabkan semakin melemahnya Masyumi sebagai kekuatan politik Islam. Kemudian NU menjadi partai politik (1952), dan pada pemilu 1955 NU muncul sebagai partai terbesar nomor tiga sesudah PNI dan Masyumi dengan meraih 18,4 persen suara dari seluruh jumlah peserta pemilu. Sehingga, NU mendapatkan 45 kursi dalam parlemen.
Pada masa Orde Lama ini, kekuatan politik umat Islam banyak di-rugikan oleh kebijakan Soekarno. Kebijakan itu terutama berkaitan dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang diberlakukan. Sebab, sistem ini membe-rikan keleluasaan lebih besar kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bergerak dan menguasai panggung politik Nasional. Juga, kebijakan Soekarno tentang keputusannya membubarkan Masyumi Agustus 1960).
Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menjelaskan butir-butir pokok demokrasi Terpimpin dalam dua kategori : (1) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat dan negara; (2) Tiap-tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara. Dua kategori ini menjelaskan sasaran yang hendak dicapai oleh sistem itu .
Ditinjau dari konteks mana pun, runtuhnya Orde Lama dan bangkit-nya Orde Baru, tetap merupakan persoalan yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu hal relevan untuk ditinjau adalah dampak perubahan pemikiran ekonomi dan sosial politik masyarakat Indonesia sebagai akibat lahirnya Orde Baru. Demikian pula bisa dilihat dampaknya terhadap respon pemikiran masyarakat Islam Indonesia. Sebab, bagaimanapun perubahan-perubahan pada pemikiran umum itu sangat mempengaruhi perkembangan pola pemikiran Islam. Arbi Sanit melihat bahwa Orde Baru lahir untuk mengoreksi berbagai kelemahan orde sebelumnya terutama mandeknya per-ekonomian dan ambruknya demokrasi . Apalagi, di mata para pendukung Orde Baru, yang sepenuhnya didukung oleh Angkatan Bersenjata , bahwa runtuhnya Orde Lama adalah akibat kekacauan utama PKI dan antek-anteknya.
Pengalaman masa-masa Orde Lama yang lebih banyak mengalami kekalahan dalam perpolitikan Islam, barangkali tidak terlepas pula dari kesa-daran umat Islam dalam berpolitik. Tidak heran, jika pada masa permulaan Orde Baru Bung Hatta pernah mengambil inisiatif mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia, yang tujuan satu-satunya adalah mendidik umat Islam berpolitik.
Pada dasarnya, kemunculan Orde Baru adalah untuk “menghan-curkan” atau menghapuskan orientasi pemikiran lampau tentang masalah sosial politik dan ekonomi yang berkembang di masa Orde Lama. Sebab, orientasi pemikiran sosial politik elite pemimpin Orde Lama terlalu bersipat ideologis dan politis, sedangkan persoalan-persoalan praktis yang bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan dasar rakyat banyak tidak diprio-ritaskan. Konsekuensinya, semua aspek non-politis, seperti pembangunan ekonomi, industrialisasi dan lain sebagainya, harus ditundukkan kepada politik dan ideologi.
Salah satu ide pokok yang muncul dan mempengaruhi alam pemikir-an umat Islam, terutama kaum muda Islam yang berada di kota, adalah ide “pembangunan dan modernisasi”, atau pada umumnya di sebut “pem-bangunan” saja . Bagaimanapun juga, ide tentang pembangunan yang men-jadi isu terkenal pada awal Orde Baru ini, selalu dihubungkan dengan nilai-nilai Islam dan umatnya, atau, lebih tepatnya, sebagai “respon ideologis” terhadap masalah modernisasi. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bagi umat Islam adalah bagaimana melihat modernisasi atau “pembangun-an” itu dari kacamata ajaran Islam. Artinya, apakah modernisasi beserta kebijaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi ke program dan lebih bersipat pragmatis itu tidak menimbulkan implikasi-implikasi negatif pada diri umat Islam?
Di luar persoalan tersebut, munculnya Orde Baru, terkandung harapan dari para pemimpin politik Islam tentang kemungkinan kembalinya Islam dalam panggung politik nasional, terutama harapan untuk tampilnya kembali partai politik Islam Masyumi, yang oleh penguasa lama dibubarkan. Sayangnya, harapan itu tak pernah menjadi kenyataan, karena partai Masyumi tidak direhabilitasi. Bahkan, kecenderungan Orde Baru dalam kebijakan-kebijakan politisnya lebih banyak merugikan umat Islam. Misal-nya, pada periode 1970-1973 ada ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang berorientasi agama Islam dengan penguasa, berkaitan dengan rencana fusi partai-partai politik Islam. Penyederhanaan itu ditempuh de-ngan pengelompokkan partai menjadi tiga golongan utama : Golongan Karya, partai-partai yang berdasarkan nasionalisme, dan partai-partai yang berdasarkan agama. Akhirnya, pada tahun 1973 sembilan partai, yakni IPKI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, dan PNI berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memfusi-kan partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Tidak mencantumkan kata “Islam” dalam partai yang baru dibentuk ini (PPP) dengan memilih kata “pembangunan” tentu mengurangi identitas politik Islam. Kecurigaan umat Islam semakin kuat ketika kebijakan Orde Baru sebenarnya sedang me-nyingkirkan Islam dari gelanggang politik dengan lahirnya RUU Perkawin-an tahun 1974, perubahan lambang PPP dari Ka’bah menjadi bintang, peristiwa Tanjung Priuk, Asas Tunggal Pancasila, isu Komando Jihad, UU Pendidikan Nasional, dan UU Peradilan Agama.
Trend yang berkembang pada masa Orde Baru dalam kehidupan politik adalah peranan militer dalam kehidupan politik yang sangat kuat dan dominan. Civic mision telah kian sempurna menjadi dwi fungsi. Kaum militer telah menunjukkan peran pentingnya dalam usaha konsolidasi. Dalam masalah ini, hubungan militer dengan Islam (sebagai bagian dari kekuatan sipil), sangat ditentukan oleh kekuatan pandangan kedua-duanya . Pada masa ini pula, trend yang berkembang kuat adalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas .
Dalam hubungannya dengan perkembangan pemikiran politik Islam, pada masa Orde Lama, polarisasi kelompok nasionalis dan kelompok Islam semakin mengkristal menjadi poros ideologi dan partai. PNI menjadi simbol Nasionalis, dan Masyumi menjadi simbol Islam. Pada masa Orde Baru, per-saingan kelompok nasionalis dan Islam diredakan melalui kebijakan penye-derhanaan partai politik dan pemberlakuan asas tunggal Pancasila, melalui simbol PPP dan PDI, dan dikemas dalam ‘ideologi pembangunan’, seakan tidak terjadi lagi konflik nasionalis dan Islam. Yang ada adalah pendukung status quo dan penentang status quo.
Berkaitan dengan kondisi di atas, nampaknya, munculnya reaksi-reaksi kalangan intelektual muslim berkisar pada dua hal pokok : pertama, reaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah yang kurang memberi peluang bagi berkembangnya politik Islam. Kedua, reaksi atas munculnya gagasan modernisasi yang secara langsung berhubungan dengan dasar-dasar doktri-nal Islam. Kedua persoalan ini, dalam perkembangannya, mempunyai suatu benang merah (mainstream) yang saling berhubungan. Akibatnya, dialami pula oleh proses perkembangan ormas-ormas Islam pada masa ini yang cenderung berfikir sektarianistik, sehingga bisa salah dalam mengantisipasi dinamika tuntutan umat Islam. Dalam pengamatan Koentowijoyo , bahwa perkembangan ormas-ormas Islam yang ada hubungannya dengan perkem-bangan umat Islam Indonesia mengalami tiga tahapan, yakni tahapan mitos, ideologi dan tahapan ide atau ilmu. Pada periode mitos, umat Islam memiliki kepercayaan yang bersipat mitis- religius, sehingga dasar pengetahuan waktu itu menjadi mitos, seperti kepercayaannya terhadap Ratu Adil yang diyakini dapat membebaskan umat dari penderitaan akibat penjajahan dan kemiskinan. Pada periode ideologi ada perubahan orientasi, dimana khaza-nah pengetahuan Islam dipahami sebagai formulasi normatif, lalu berkem-bang menjadi ideologi yang melahirkan action. Periode ide atau ilmu merupakan kesadaran baru yang muncul sebagai akibat Partai Komunis Indonesia tumbang. Islam, dengan formulasi normatif dari Qur’an dan Hadits, ditempatkan menjadi formulasi teoritis, sehingga memiliki program dan perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nyata.
Perkembangan politik Islam pada masa Orde Baru untuk sepuluh tahun pertama tidaklah menguntungkan. Hubungan antara negara dan Islam dapat digambarkan sebagai penuh ketegangan. Pemerintah yang dinakhodai Soeharto dengan kekuatan inti ABRI (Angkatan Darat), mempraktekkan politik diskriminatif terhadap Islam. Apapun yang datangnya dari Islam, selalu ditanggapi pemerintah dengan pendiskreditan. Sebagai akibatnya, di pihak Islam bermunculan kelompok fundamentalis yang menentang hampir semua kebijakan pemerintah. Kesan bahwa Islam itu tradisionalis, anti modernisasi, anti pembangunan, dan bahkan anti Pancasila, telah menyebab-kan umat Islam terkena proses marjinalisasi dalam modernisasi dan pem-bangunan nasional. Munculnya gerakan “pemikiran baru” Islam di kalangan intelektual muda Islam pada tahun 1970-an, adalah merupakan salah satu bentuk penyikapan agar umat Islam diperhitungkan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gagasan “pemikiran baru” Islam mendapatkan bentuknya paling awal ketika Nurcholish Madjid menuliskan gagasan-gagasannya dalam sebuah makalah berjudul “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat”. Inti yang dikemukakan oleh Nurchlish adalah berkenaan dengan kondisi umat Islam yang dikesani kurang menguntung-kan. Oleh karena itu, umat Islam dihadapkan pada dua pilihan antara keharusan pembaruan dan mempertahankan sikap tradisionalistik. Kedua-nya memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Pilihan pertama tampaknya mempunyai potensi yang dapat menimbulkan perpecahan umat, sementara pilihan kedua berarti memperpanjang situasi kejumudan intelektual umat Islam. Bagi Nurcholish Madjid, pilihan pertama akan lebih baik dan bermanfaat, sekalipun nantinya akan menemui kegagalan, sebab upaya melepaskan diri dari tirai jumud dan stagnasi berfikir telah dilakukan. Umat Islam harus membuka mata terhadap cacat-cacat yang menempel pada tubuhnya, dan melakukan gerakan pembaruan ide-ide, melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Memulai menggerakkan usaha-usaha semacam inilah tampaknya yang diperlukan masyarakat muslimin Indonesia.
Untuk itu, diperlukan suatu proses liberalisasi. Proses ini dikenakan terhadap “ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan Islam” yang ada seka-rang ini. Proses ini menyangkut proses lainnya, yakni sekularisasi, kebe-basan berfikir (Intellectual freedom) serta idea of progress dan sikap terbuka. Sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi sekularis. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersipat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya. Langkah seperti ini perlu diikuti dengan adanya kebebasan berfikir di kalangan umat Islam. Sekalipun pemahaman atau pikiran-pikiran kita yang berdasarkan Islam masih dapat menyelesaikan problema-problema itu sebaik-baiknya, jika disesuaikan, dipersegar, diperbarui, dan diorganisasi-kan, untuk membikin ide-ide sejalan dengan kenyataan-kenyataan zaman sekarang. Sejalan dengan kebebasan berfikir, maka harus bersedia men-dengarkan perkembangan ide-ide kemanusiaan dengan spektrum seluas mungkin, kemudian memilih mana yang, menurut ukuran-ukuran obyektif, mengandung kebenaran.
Islam Politik Masa Reformasi
Tumbangnya Soeharto menandai kemunculan reformasi. Istilah ini menjadi sangat dikenal seluruh masyarakat yang dianggap bisa menjadi penyelamat bagi kehidupan mereka, bahkan dianggap segala-galanya. Ia muncul sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi yang berdampak pada semakin beratnya beban hidup masyarakat. Reformasi, boleh dikatakan merupakan hasil usaha bersama antara kelompok nasionalis (abangan) dan Islam (santri), dengan tema sentral KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Setelah itu, fenomena konflik abangan-santri mulai muncul. Ada Forkot, Famred, dan Promeg (pro Megawati) sebagai simbol abangan, sejak pagi menunjuk sidang istimewa MPR. Ketika Habiebie disahkan sebagai Presiden menggantikan Soeharto, mereka rame-rame menolaknya dan dianggap tidak konstitusional, padahal, penyebab sebenarnya adalah karena tidak suka ‘elit santri’ yang ada dalam ICMI mengisi kekosongan peme-rintahan pasca Soeharto. Tampaknya, sesudah masa Soeharto (Orba), umat Islam masih mencari jati dirinya, terutama dalam politik. Masa Soeharto memang telah menyingkirkan kalangan Islam dari perpolitikan resmi.
Runtuhnya rezim Orde Baru menguak kebobrokan yang dilakukan rezim ini, tak terkecuali nama Soeharto, yang seolah-olah telah menjadi lagenda bangsa Indonesia 32 tahun terakhir ini, menjadi obyek cacian dan selayaknya dituntut ke pengadilan. Namun demikian, tidaklah adil manakala semua kesalahan Orde Baru ditimpakan hanya kepada Soeharto. Dalam hal ini, Ketua MPR RI, Amien Rais berpendapat bahwa “kasus Soeharto merupakan kesalahan kolektif bangsa Indonesia. Sebab, pemerintahan Orde Baru menempatkan Soeharto seolah sebagai ‘tuhan kecil’ yang mengakibat-kan kesalahan tidak lagi bisa ditimpakan kepadanya sendiri”. Menurutnya, “di masa pemerintahan Soeharto, anggota MPR yang berjumlah 1000 orang bersalah karena tetap memberi dukungan berupa dosa politik kaum intelek-tual diam seribu bahasa, dan kalangan rohaniawan mengiyakan terus. Sementara media massa seperti orkestra yang sudah di stel untuk memuji-muji”.
Oleh karena itu, munculnya Orde Reformasi merupakan bagian dari proses sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Orde Reformasi ini diyakini akan lebih baik dibandingkan orde sebelumnya. Apalagi sudah didengungkan bahwa orde ini berorientasi pada penciptaan “masyarakat Madani”, suatu masyarakat terbuka, demokratis dan transparan. Pemerintah-an Sipil (civilian government), sebagaimana di tulis oleh filosof Inggris John Locke dalam buku Civilian Government pada 1690, dan dipandang sebagai Orang yang pertama kali membicarakan ide ini, bahwa pembentukan peme-rintahan sipil adalah membangun pemikiran otoritas umat untuk merealisa-sikan kemerdekaan dari kekuasaan elite yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan. Dalam hal ini bisa direalisasikan melalui demokrasi parlementer, sebagai wakil rakyat dan pengganti otoritas raja.
Pada awal reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan BJ Habibie telah menunjukkan berbagai keberhasilan. Dalam bidang politik, misalnya, kabinet reformasi telah membangun demokrasi melalui pemilihan umum yang demokratis. Juga, di bidang ekonomi, pemerintah berhasil mem-bangun pondasi perekonomian nasional berupa penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari Rp. 15.000 menjadi 6.800 per US dolar.
Dalam proses perubahan, terutama sejak Soeharto lengser pada tang-gal 21 Mei 1998, Indonesia memasuki fase ‘liberalisasi politik awal’, suatu fase yang ditandai serba ketidakpastian atau secara teoritis kurang lebih sebagai fase ‘transisi dari otoritarianisme entah menuju kemana’. Liberali-sasi Politik Awal pasca Soeharto ditandai antara lain oleh terjadinya rede-finisi hak-hak politik rakyat dan ledakan partisipasi politik, yang tentu saja sebagai konsekuensi logis dari pengekangan partisipasi politik yang ber-lebihan di masa Orde Baru. Hal demikian, berakibat pula terhadap dinami-ka politik umat Islam berupa terjadinya ledakan partisipasi politik serupa, dengan penyikapan yang berbeda. Sebagian dengan cepat mensimbolisasi Habibie dan pemerintahannya sebagai representasi Islam-politik dan dengan alasan itu mendukungnya hampir tanpa reserve. Sebagian yang lain meman-faatkan suasana reformasi pasca Soeharto sebagai momentum sejarah merevitalisasi diri termasuk merevitalisasi kritisisme dan daya tawar politik Islam.
Pemilu 7 Juni 1999 yang lalu, menunjukkan bahwa partai Islam belum bisa menempatkan dirinya sebagai partai yang bisa diandalkan. Tanpa ada kebersamaan diantara umat Islam sendiri, agaknya sulit untuk mewujud-kan cita-cita politik Islam membentuk negara baldatun toyyiban wa rabbun ghafur. Bahkan menurut Kuntowijoyo, modal umat Islam dalam berpolitik hampir habis. Mula-mula partai politik umat kalah bersaing dengan PDI Perjuangan yang dipersangkakan sekuler. PPP menjelma menjadi partai yang jinak, tidak bereaksi ketika ketuanya, Hamzah Haz, dicopot dari jabatan Menteri Taskin. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang mewakili NU dalam politik praktis sudah lumpuh, selalu bersemboyan ‘‘right or wrong is my Wali’’, dan menanggalkan haknya sebagai muslim untuk “saling wasiat mewasiati tentang kebenaran” kepada muslim yang lain. PBB (Partai Bulan Bintang) pecah gara-gara money politics, kelompok 16 tidak mengakui hasil Muktamar I dan ingin mengadakan Muktamar Luar Biasa. Partai Keadilan (PK) mungkin menghilang karena presidennya keluar dari partai, tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilu 2004, atau menggabung dengan partai lain.
Terlepas dari kondisi perpolitikan umat Islam Indonesia yang masih belum menguntungkan itu, namun posisi kekuatan politik Islam menarik menjadi obyek kajian. Hal ini, bukan karena faktor realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, melainkan kenyataan di negeri ini bahwa umat Islam ternyata tak hanya menampilkan agamanya sebagai tata ritual saja, namun juga diekspresikan sebagai kekuatan yang kerap ter-libat dalam pergumulan politik, bahkan sangat menarik jika melihat keunikan ekspresi politiknya yang tidak konstan dan linear. Menjelang kejatuhan presiden Soekarno, misalnya, kekuatan politik Islam terserak antara yang beroposisi dan yang berkolaborasi dalam Demokrasi Terpimpin, namun akhirnya terpadu menggulingkan rezim Orde Lama. Demikian pula, pada era pemerintahan Orde Baru, pada dua setengah dasawarsa pertama, kekuatan Islam mayoritas mengambil sikap konfrontasi dengan Soeharto, kemudian dekade 1990-an bersikap akomodatif, namun kemudian sebagian ikut gerakan penumbangan Soeharto pada tahun 1998.
Tiga bulan perjalanan pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), banyak yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan presiden yang kontro-versial, seperti kasus ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, pencabutan Tap MPRS tentang pelarangan PKI, dan lain-lain. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang juga Menteri Hukum dan Perundang-Undangan dalam kabinet Persatuan Nasional, Yusril Ihza Mehendra, dengan tegas menolak usulan Gus Dur untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan Komunisme, Leninisme dan Marxis-me. Sebab, partainya memegang teguh prinsip-prinsip Islam dalam kehi-dupan berbangsa dan bernegara. Maka, ia akan mundur dari kabinet, jika pencabutan TAP MPRS itu diajukan presiden. Menyikapi ini, tentu saja untuk kepentingan umat Islam, Ketua PP Muhammadiyah mengharapkan Amien Rais dan Gus Dur, dua figur yang mencerminkan realitas kekuatan politik bangsa ini, hendaknya duduk bersama memecahkan seluruh persoal-an yang dihadapi bangsa. Kalau keduanya bertarung, maka yang akan men-derita rakyat khususnya umat Islam, karena keduanya masih merupakan representasi dari dua kekuatan massa Islam di tanah air. Bahkan, Amien Rais menganjurkan bahwa duduk bersama dalam rangka urung rembug tersebut tidak bersipat pertemuan pribadi tetapi lebih bersipat formal, yakni agar presiden Gus Dur perlu duduk bersama dengan Ketua MPR dan Ketua DPR. Dalam hal ini, K.H. Hasyim Muzadi pun, ketua umum PB NU setelah Gus Dur, sependapat dengan Amin Rais, bahwa duduk satu meja supaya mereka bisa saling tahu hati masing-masing, dengan saling bertemu antar petinggi negara untuk membahas persoalan-persoalan bangsa, sehingga optimis tidak akan terjadi persoalan yang mendasar”.
Belum adanya kesamaan sikap diantara para tokoh Islam terutama dalam hubungannya dengan politik, nampaknya akan terus berlangsung sejalan dengan dinamika kehidupan umat Islam dalam berbangsa dan ber-negara. Namun demikian, paling tidak, dua spektrum pemikiran politik Islam yang berbeda dapat diidentifikasi. Kedua spektrum itu sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, dan keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuainnya dengan kehidupan modern. Karenanya, bagi sebagi-an, ajaran-ajaran itu harus lebih ditafsirkan kembali melampaui makna tekstualnya dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Pertama, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa Syari’ah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip syura (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks sistem politik modern, dimana banyak negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya, diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam. Kedua, beberapa kalangan Muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh ummah. Menurut aliran pemikiran ini, istilah negara (dawlah) pun tidak dapat ditemukan dalam al-Qur’an. Sekalipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur’an yang merujuk atau seolah-olah merujuk kepada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersipat insidental dan tidak ada pengaruhnya bagi teori politik. Yang jelas, bagi mereka, “al-Qur’an bukanlah buku tentang ilmu politik”.
Nampaknya, sampai sekarang pembicaraan Islam dalam kontek politik dan negara, sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik pemerin-tahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, Islam politik telah berhasil dikalahkan, baik secara konstitusional, fisik, birokratis, lewat pemilihan umum maupun secara simbolik. Yang lebih menyedihkan lagi, Islam politik seringkali menjadi sasaran ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi negara Pancasila.
Sementara itu, pada sisi lainnya, para aktifis politik Islam meman-dang negara dengan mata curiga. Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan membantu umat Islam dalam mempraktikkan ajaran agama mereka, mereka memandang negara tengah melakukan manuver untuk menghilangkan arti penting politik Islam dan pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekular. Situasi ini bahkan seringkali dipandang sebagai indikasi bahwa negara men-terapkan kebijakan ganda terhadap Islam. Yakni, sementara mengizinkan dimensi ritual untuk tumbuh dan berkembang, negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan bagi berkembangnya Islam politik .
Seringkali untuk melihat faktor-faktor atau penyebab situasi politik Islam tersebut di atas lebih melihatnya secara monolitik, yakni hanya melihat hubungan antara Islam dan politik secara organik, sehingga melihat persoalan yang ada di sekitar hubungan antara Islam dan negara dalam kerangka perbenturan antara ortodoksi (santri atau muslim yang taat) dan sinkretisme (abangan atau muslim yang kurang taat), dan bukan sebagai konflik pandangan dikalangan kelompok elite negara (yang sebagian besar adalah muslim) mengenai apa atau bagaimana Indonesia yang dicita-citakan itu. Artinya, ajaran Islam yang bagaimana yang bisa merespons atau menjawab persoalan-persoalan politik Islam di Indonesia. Beberapa asumsi pokok akan melandasi respons terhadap pertanyaan di atas :
Pertama, masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dari pandangan-pandangan yang berbeda dikalangan para pendiri republik ini mengenai bagaimanakah Indonesia yang dicita-citakan itu. Ini adalah masalah yang berakar pada sejarah.
Kedua, hubungan politik antara Islam dan negara-bangsa yang tidak mesra tidak muncul dari doktrin Islam itu sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indone-sia. Pada sisi lain, apa yang dapat disebut sebagai pandangan mengenai Islam yang substansialistik, yakni yang mendahulukan keadilan, kesamaan, partisipasi dan musyawarah, dapat memberi landasan yang penting bagi pengembangan sintesis yang sesuai antara Islam dan negara, dalam rangka membentuk kembali hubungan politik antara keduanya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: