Posted by: amgy | February 9, 2008

AKHLAK DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

070325190113001.jpg
Oleh Adeng Muchtar Ghazali

Abstrak

Dalam Islam, akhlak menunjukan pada sejumlah sifat tabiat yang fitri (asli) dan sejumlah sifat yang diusahakan manusia, sedangkan moral dan hukum cenderung saling melengkapi. Setiap tindakan yang membahayakan pelakunya atau orang-orang lainnya adalah imoral, dan karenanya bertentangan dengan jiwa hukum Islam dan, di mata hukum, semua orang sama. Selain itu masyarakat dan budaya keduanya saling mengisi. Masyarakat yang beragam dan dinamis, menunjukkan budayanya pun beragam dan dinamis pula. Oleh karena itu, proses tranformasi budaya yang berlangsung di masyarakat sudah barang tentu menjadi proses multi dimensional. Untuk memenuhi dan mengisi kehidupan itu diperlukan pranata-pranata sebagai suatu media dan ukuran-ukuran dalam pencapaian tujuan. Semua ahli bersepakat bahwa pranata adalah cara perilaku yang mapan. Dalam sebuah rangkaian pengembangan suatu masyarakat, serta dengan menggunakan standar minimal dalam mengukur terbentuk dan berkembangnya suatu masyarakat, maka paling tidak ada tiga pranata sosial yang mesti dibicarakan, yaitu keluarga, ekonomi dan politik.

Kata Kunci:
Akhlak,Moral, Hukum Pranata-pranata Sosial.

A. Akhlak, Moral dan Hukum
Pada dasarnya, istilah akhlak menunjukan pada sejumlah sifat tabiat yang fitri (asli) dan sejumlah sifat yang diusahakan manusia. Maka, sifat fitriyah akhlak ini memiliki dua bentuk; yakni bersifat batiniyah (kejiwaan) dan zaghiriyah yang terwujud dalam perilaku. Oleh karena itu, baik yang ikhtiyari maupun fitriyah, tergambarkan dalam perilaku seseorang. Baik buruknya perilaku seseorang seringkali dihubungkan dengan masalah moral dan pengetahuannya tentang hokum.
Dalam Islam, moral dan hukum cenderung saling melengkapi. Setiap tindakan yang membahayakan pelakunya atau orang-orang lainnya adalah imoral, dan karenanya bertentangan dengan jiwa hukum Islam. Dan, di mata hukum, semua orang sama. Tidak seorang pun kebal terhadap hukum, sebagaimana telah dicontohkan dalam sejarah Islam bahwa para penguasa mendapat perlakuan hukum yang persis sama dengan yang diterima oleh rakyatnya.
Dalam kontek itulah, maka dalam proses pembangunan masyarakat muslim pemahaman dan pengamalan akhlak mutlak diperlukn. Ada beberapa prinsip dasar akhlak yang harus menjadi pilar bagi pembangunan masyarakat Muslim, yaitu:
Pertama, kebebasan dalam bertindak dengan memiliki sikap dan tanggung jawab. Prinsip akhlak ini merupakan yang paling menonjol dalam Islam. Manusia bebas melakukan tindakan-tindakannya, ia mempunyai kehendak untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu, Ia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannyua dan harus menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Oleh karena itulah, semua urusan keagamaan seseorang selalu disandarkan pada tanggung jawab pribadi ini.
Kedua, bersikap adil dan ihsan; keduanya merupakan sifat yang menghimpun sifat-sifat yang baik yang mencakup seluruh kebaikan. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk merwujudkan keadilan dalam semua ucapan dan perbuatannya, merealisasikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, berbuat adil kepada orang lain baik yang bersnagkutan itu jauh darinya maupun berada dihadapannya.
Adil berurusan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam pengertian ini, adil itu tiada lain mengutamakan hak Allah dari kepentingan diri sendiri dan mendahulukan keridhaanNya daripada mengikuti hawa nafsunya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan perintahNya. Sedangkan yang dimaksudkan adil terhadap dirinya sendiri ialah menghalangi segala sesuatu yang dapat mencelakaknnya. Memadamkan rasa tamak dan rakus, sebaliknya bersikap qana’ah dalam segala situasi dan kondisi. Adapun adil terhadap sesama manusia adalah suka memberi nasehat, tidak mengkhianatinya, baik sedikit maupun banyak, memenuhi haknya dengan baik, tidak menyakiti sesama baik dengan perkataan maupun perbuatannya, dan bersabar atas cobaan yang dating dari mereka kepadamu, paling tidak engkau harus menyadarinya dan tidak membalas menyakitinya”.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan ihsan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu :
Pertama, ihsan dalam bentuk ibadah seperti memperbaiki ibadah, mencermatinya, dan menunaikannya dalam bentuknya yang sempurna dan benar sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw, serta selalu merasa diawasi Allah dalam setiap tindakannya.
Kedua, ihsan kepada sesama manusia, dalam pengertian bahwa kita menyampaikan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akherat selama kita mampu melakukannya. Ihsan tidak hanya dilakukan kepada manusia, tetapi juga ihsan dilakukan kepada semua makhluk ciptaan Allah.
Ketiga adalah mencegah perbuatan fahsya’, munkar, dan baghyu. Yang dimaksud dngan fahsya’ adalah semua keburukan dan kekejian berupa perkataan atau perbuatan; sedangkan munkar adalah segala sesuatu yang diingkari oleh syara’ dengan ditetapkan larangan terhadapnya, dan munkar itu mencakup semua kemaksiatan serta kehinaan. Adapun yang dimaksud dengan al-baghyu ialah kibr (sombong), zhulm (zalim), hiqd (dendam), dan perbuatan melampaui batas. Al-Baghyu merupakan kemaksiatan yang paling buruk dan paling besar madaratnya bagi orang lain.
Nilai-nilai akhlak yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat Muslim itu adalah menjadi milik dan ciri khas umat Islam, yang memang tidak dijumpai dalam agama dan peraturan mana pun. Oleh karena itu, inilah yang menjadi motivasi utama umat Islam dan masyarakat Islam supaya menjadi “umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia”. Predikat yang dapat memberikan kekuatan dan daya gerak kepada mereka, sehingga bias eksis ditengah-tengah manusia dan menyeru mereka ke jalan Allah. Semua pilar akhlak inilah yang harus menjadi benteng bagi bangunan masyarakat muslim. Pilar ini pula yang menjadi filter dari pengaruh-pengaruh buruk yang muncul dan terjadi ditengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, baik budayanya maupun kehidupan sosial lainnya.

B. Akhlak Dan Dinamika Budaya
Suatu budaya tertentu pasti hidup di suatu masyarakat tertentu pula. Antara masyarakat dan budaya keduanya saling mengisi. Masyarakat yang beragam dan dinamis, menunjukkan budayanya pun beragam dan dinamis pula. Oleh karena itu, proses tranformasi budaya yang berlangsung di masyarakat sudah barang tentu menjadi proses multi dimensional. Paling tidak, berlangsungnya transformasi budaya yang terjadi dapat di lihat dari dua sisi :
Pertama; pada satu sisi transformasi itu adalah transformasi dari lingkungan budaya yang berorientasi kepada “masyarakat kesukuan” menuju suatu lingkungan budaya yang berorientasai kepada “masyarakat negara kebangsaan”. Pada beberapa masyarakat atau negara yang baru mnembebaskan diri dari penjajahan, proses transformasi ini menjadi pilihan utamanya. Sebab, kekejaman dan ketidakadilan penjajah telah mendorong untuk memerdekakan diri dengan meninggalkan status quo budaya kwesukuan dan mewnggantinya dengan suatu lingkungan budaya yang lebih luas dan tangguh yakni suatu budaya “negara kebangsaan”.
Kedua; pada sisi yang lain transformasi budaya itu adalah dari budaya “masyarakat pertanian” menuju ke budaya “masyarakat pasca-pertanian”. Proses ini merupakan konsekuensi dari pilihan pertama. Memilih menjadi suatu negara kewbangsaan adalah tidak saja bersedia membuka batas-batas berbagai lingkungan budaya masyarakat kesukuan yang pertanian, akan tetapi juga bersedia membuka semua batas lingkungan budaya negara kebangsaan asing yang “industri maju”. Dalam kenyataan hidup seharai-hari, kedua macam transformasi itu saling timpang tindih dan saling isi mengisi.
Bagi seorang muslim yang menjadi masalah baginya bukanlah hidup itu sendiri, tetapi bagaimana proses menjalani hidup dan kehidupannya, termasuk didalamnya apa yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu sejak pertama kali dilahirkan ke alam dunia, Islam telah mengajarkan tentang arti dan tujuan hidup di dunia. Oleh karena seorang Muslim atau beberapa orang dalam sebuah komunitas Muslim berusaha untuk mengisi kehidupan ini dengan cara dan proses yang bernilai sesuai dengan tujuan Islam dalam membangun sebuah masyarakat Muslim.
Untuk memenuhi dan mengisi kehidupan itu diperlukan pranata-pranata sebagai suatu media dan ukuran-ukuran dalam pencapaian tujuan. Semua ahli bersepakat bahwa pranata adalah cara perilaku yang mapan. Tetapi, pranata juga dapat melibatkan aspek material, seperti gedung dan organisasi yang dikaitkan kepadanya. Dapat juga dikatakan bahwa pranata merupakan bentuk prosedur atau kondisinya yang mapan, yang menjadi karakteristik suatu masyarakat. Pranata juga merupakan kompleks luas norma-norma yang dibangun masyarakat dalam suatu cara yang teratur mengurusi apa yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat yang fundamental. Dihubungkan dengan nilai Islam, maka pranata keislaman adalah pranata yang dapat dipandang sebagai perwujudan atau cerminan nilai-nilai keislaman. Dan, sudah menjadi keharusan bahwa secara normatif nilai-nilai Islam menjadi bagian dari pranata keislaman.
Dalam sebuah rangkaian pengembangan suatu masyarakat, serta dengan menggunakan standar minimal dalam mengukur terbentuk dan berkembangnya suatu masyarakat, maka, paling tidak, ada tiga pranata sosial yang mesti dibicarakan, yaitu keluarga, ekonomi dan politik. Berikut ini akan kita bahas ketiga pranata itu.
1. Pranata Keluarga
Masyarakat di seluruh dunia memandang keluarga dengan signifikansi sakral, dan menjadikannya sebagai dasar bagi hubungan interpersonal lainnya, termasuk kewajiban komunitas dan politik. Keluarga merupakan satuan dasar bagi ketaatan ritual maupun sebagai tempat berpengaruh bagi pendidikan agama dan sekular dan bagi penyaluran pengetahuan agama dan duniawi dari satu generasi ke generasi berikutntya. Keluarga bertindak sebagai tempat bagi pengembangan makna kepercayaan (trust), otoritas, dan tanggung jawab.
Singkatnya, keluarga – dan ungkapan utamanya secara domestik, rumah tangga – seringkali diambil sebagai suatu mikrokosmos tentang tatanan moral yang diinginkan. Ketika suami istri mulai hidup bersama sebagai sebuah keluarga, pada kenyataannya mereka meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan peradaban.
Betapa pentingnya membangun sebuah keluarga, sehingga Islam sangat memperhatikan sampai ke hal-hal yang kecil. Hukum Islam dalam al-Qur’an tidak ada yang lebih rinci daripada yang menyangkut hubungan lelaki perempuan, sebab unit keluarga memang merupakan sendi utama masyarakat. Atas landasan unit-unit keluarga yang sehat akan berdiri tegak bangunan masyarakat yang sehat. Berawal dari pernikahan itulah terbangun budi pekerti yang luhur. Karena itu, asas pergaulan lelaki-perempuan itu sendiri haruslah suci, jujur dan terbuka (berdimensi sosial), dan tidak boleh semata-mata sebagai alat dan wahana pemuasan nafsu rendah sehingga harus tertutup, gelap dan dirahasiakan.
Ajaran Islam sangat memperhatikan keluarga, sebab dari sudut pandang sosial, keluarga bisa menjadi miniatur masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan keluarga ke arah yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam menjadi prioritas utama. Tujuan Islam untuk membangun keluarga muslim adalah untuk mewujudkan masyarakat muslim yang tekun beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang disyariatkanNya, menegakkan hukum-hukumNya, dan menerapkan manhaj-Nya dalam kehidupan. Maka, Islam begitu cermat dan jeli dalam pembangunan keluarga muslim ini sejak pembentukannya, yaitu sejak seorang laki-laki muslim memilih calon istri untuk mendirikan rumah tangga muslim, dan keluarga muslim. Dalam hal ini Islam telah menentukan kriteria bagi seorang pria muslim dalam memilih calon istri yang baik yang akan dapat bekerja sama dengannya dalam membangun keluarga muslim.
Persahabatan antara dua orang sesama jenis adalah hal yang terpuji, namun mempunyai makna dan suasana yang jauh berbeda dengan rasa tertarik yang tak ternoda antara dua manusia dari dua jenis, lelaki dan perempuan. Didalam Islam disebutkan karakter sebuah keluarga yang berasal dari dua jenis itu, yaitu “mawaddah”, “rahmah”, dan sakinah.
Karena itu, kebahagiaan dan ketentraman (sakinah) dalam hidup di dunia ini, serta perasaan aman dan sentosa, ditemukan dalam hubungan yang sejati dan wajar antara suami dan istri yang mungkin menjadi ayah dan ibu, yang hidup bersama dan membangun rumah tangga. Maka, yang harus dipahami ketika mau membangun rumah tangga adalah ketika seseorang tertarik kepada lawan jenisnya tidak semata-mata karena segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak, misalnya segi kepribadian atau nilai-nilai lainnya yang sejenis itu pada seseorang.
Kecibntaan antar jenis yang lebih tinggi itu disebut mawaddah, yang umumnya berpotensi untuk bertahan lebih kuat dan tahan lama, karena memiliki unsur kesejatian yang lebih mendalam, sehingga juga dapat memberi rasa bahagia yang klebih tinggi daripada mahabbah (rasa cinta). Dengan demikian, pertimbangan jasmani sebagai sasaran cinta tidak lagi terlalu banyak menjadi pertimbangan, tetapi kualitas kepribadiannya adalah lebih penting baginya dan lebih utama daripada penampakan fisiknya.
Sebagai bentuk perwujudan dari masyarakat yang islami, sosok keluarga begitu menonjol. Dalam perspektif sosiologis, munculnya keluarga adalah berawal dari perkawinan. Perkawinan dan keluarga merupakan pranata kembar dalam tata Islam. Dalam konteks ini, Ilyas Ba-Yunus dan Farid Ahmad, melihatnya dalam tiga cara yang berbeda, yaitu :
Pertama, perkawinan dalam Islam pada hakekatnya adalah sebuah kontrak sosial antara mempelai wanita dan mempelai pria. Perkawinan merupakan kontrak yang harus diselenggarakan dengan penerapan penuh kebebasan memilih. Ini meniadakan praktek yang didalamnya mempelai wanita dijual atau harus bungkam dalam urusan ini. Dengan demikian, secara ideal, Islam memberikan kebabasan memilih dalam perkawinan, namun pilihan ini hampir tidak mungkin ada kecuali kalau orang-orang lain – demi kepentingan mereka terhadap kedua mempelai – membantu mereka membuat pilihan ini.
Kedua, Islam mengizinkan orang beristri sampai empat orang – suatu praktek yang hingga kini dikecam keras oleh sejumlah orientalis dan lainnya. Namun demikian, peluang untuk beristri dua saja dibatasi tegas oleh perintah untuk berlaku seadil-adilnya terhadap mereka. Jika tidak bisa berbuat adil, hendaknya beristri satu saja.
Ketiga, keluarga Islam yang terbentuk sebagai hasil perkawinan, bukanlah berfola dan berfungsi sebagai keluarga inti, bukan pula keluarga besar. Sebab sukar untuk bicara tentang sebuah keluarga inti dalam kasus perkawinan poligamis. Dalam kasus perkawinan monogamis pun, keluarga inti yang terdiri atas suami istri dan anak-anak mereka, berhubungan akrab dengan sejumlah besar kerabat dalam susunan vertikal dan lateral (ke samping). Bagi seorang Muslim, kata “keluarga” biasanya berarti sesuatu yang melampaui keluarga inti. Al-Qur’an menekankan hak-hak orangtua dan para kerabat seraya tak menafikan hubungan-hubungan luas yang merupakan ciri organisasi-organisasi kesukuan dan praindustrial pada umumnya.
Dalam menyerukan pembentukan dan pembangunan keluarga, sasaran yang hendak dicapai oleh Islam antara lain :
1. Mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.
2. Menerapkan syari’at dan manhaj Allah di dalam rumah tangga.
3. Membentuk anak-anak yang saleh. Hal ini dilakukan dengan cara mencintai dan menyayangi anak-anak serta memelihara dan mengarahkannya kepada hal-hal yang menjadikan mereka baik.
4. Membiasakan anak-anak menerapkan manhaj Islam dalam kehidupan.
Begitulah petunjuk ilahi tentang perkawinan atau juga keluarga. Jika diperinci dan dijelaskan kembali dalam bahasa harian pokok-pokok petunjuk Ilahi itu, maka kita dapatkan nuktah-nuktah berikut, khususnya yang menyangkut hak-hak wanita, atau kewajiban pria terhadap wanita, yaitu :
1. Dilarang mewariusi wanita secara paksa seperti di Arabia zaman Jahiliah.
2. Dilarang berlaku kasar kepada wanita hanya karena soal harta.
3. Harus bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, ramah dan sopan.
4. Jika kebetulan seorang lelaki (suami) menemukan titik lemah pada istrinya sehingga ia menjadi benci kepadanya, janganlah terburu mengambil keputusan negatif, sebab mungkin saja dalam hal yang nampaknya menimbulkan rasa benci itu Allah menyediaskan kebaikan yang banyak.
5. Jika harus berganti istri (dengan cara yang benar, sah dan memenuhi ketentuan di atas), maka harta yang telah diberikan kepadanya tidak boleh diminta kembali sedikit pun. Sebab tindakan itu adalah keonaran dan kejahatan yang jelas.
6. Pertalian antara pria dan wanita melalui pernikahan adalah sebuah pwerjanjian yang berat, karena itu tidak boleh disikapi dengan enteng dan sembrono.
7. Dijelaskan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini seorang lelaki. Pada dasarnya ketentuan ini adalah ketentuan universal, berkenaan dengan incest taboo.
8. Hubungan lelaki perempuan harus atas dasar perkawinan yang sah dan terbuka (diketahui masyarakat, antara lain melalui walimat al-‘urs atau pesta perkawinan), dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk hubungan rahasia atau gelap.
9. Maka, di zaman dahulu, jika tidak mampu kawin dengan wanita merdeka dan harus kawin dengan budak yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal itu haruslah dilakukan dengan izin keluarga mereka.
10. Jika diduga terjadi penyelewengan, maka hubungan harus ditegakkan, yang bagi wanita budak adalah separoh hukuman wanita merdeka, sesuai dengan kondisi sosial budaya saat itu.
11. Hal itu adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan rumah tangga seperti perzinaan. Namun seseorang tidak perlu tergesa-gesa menuduh, dan lebih baik tabah sampai terbukti nyata.
12. Itu semua adalah hukum hubungan lelaki-perempuan yang universal, yang berlaku pada umat-umat terdahulu, dengan beberapa variasi.
13. Dan semuanya itu adalah untuk mencegah jangan sampai manusia menyimpang dan menyeleweng dengan mempertaruhkan hawa nafsu secara tak terkendali.
Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan keluarga menurut norma dan aturan-aturan ilahi sangat berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Sebab, pada dasarnya masyarakat adalah himpunan keluarga.
Dalam pembentukan masyarakat muslim itulah, Islam memberikan patokan-patokan dan beberapa dasar pijakan yang diambil dari ajaran-ajaran Islam untuk membangun dan memelihara serta mengembangkan masyarakat Islam. Pedoman dan patokan Islam itu, sebagaimana menjadi inti pembahasan buku ini adalah pedoman akhlak, pedoman sosial kemasyarakatan, pedoman politik, dan pedoman persaudaraan.

2. Pranata Ekonomi
Paling tidak, dua hal yang menjadi ciri dan prinsip dasar pengembangan pranata ekonomi dalam Islam, yaitu :
Pertama, masyarakat Islam didasarkan pada ekonomi pasar bebas dan menghormati hak milik pribadi; tapi di pihak lain, Islam bertujuan mengurangi perbedaan-perbedaan antara golongan kaya dan golongan miskin dalam masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai terutama dalam memeratakan sumber-sumber daya. Dalam rangka pemerataan ini, Islam memberikan nilai dan etika kerja yang besar untuk memperoleh penghidupan sesuai dengan pesan universal Islam (al-Qur’an) bahwa “membabibuta mengejar dunia material ini adalah sia-sia, karena kebaikan sejati terdapat di akhirat nanti.”
Demikian pula halnya, Islam menetapkan aturan-aturan kewarisan yang membagikan kekayaan si mati bukan hanya kepada pada kerabat terdekat, malainkan juga mengalihkan sejumlah cukup besar kekayaan tersebut kepada kaum miskin dan pihak yang membutuhkan.
Kedua, pemerataan kekayaan ini dimungkinkan oleh diharamkannya judi dan rente. Judi digambarkan al-Qur’an sebagai perbuatan syetan, dan orang dilarang meski sekadar mendekatinya; sementara rente (riba) yang merupakan landasan utama sistem perbankan modern, diharamkan, baik dalam bentuk memberi maupun menerimanya. Walaupun sejumlah Muslim mencoba merasionalisasikan rente dan perbankan, tetapi sesungguhnya tidak ada pembenaran untuk melakukan praktek semacam ini, al-Qur’an melarangnya dengan kata-kata yang jelas.
Aspek penting lainnya dalam perekonomian Islam adalah pranata zakat. Dengan memberikan zakat, berarti membersihkan atau mensucikan pendapatan dan kekayaanya. Zakat adalah pajak kekayaan yang diberikan kepada fakir miskin dan merupakan pajak pendapatan kekayaan yang tidak dipungut oleh negara.
3. Pranata Politik
Politik tiada lain adalah sistem distribusi kekuasaan dan kewajiban. Islam mengajukan sebuah sistem yang terletak ditengah-tengah antara otoritarianisme dan demokrasi. Jadi, dalam hubungan-hubungan kekuasaannya, Islam bukanlah otoritarian, bukan pula demokrasi, meskipun ia mengandung unsur-unsur kedua sistem itu. Kekuasaan Islam bersifat otoritarianisme dalam pengertian bahwa otoritas tertinggi dalam negara Islam berada di tangan Allah. Hukum-Nya-lah yang harus ditegakkan. Yang bertanggung jawab menyelenggarakan negara Islam adalah wakil-wakil-Nya yang harus ditaati selama mereka mentaati otoritas Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan, unsur demokrasi dalam sistem politik Islam terletak pada sistem syura’. Dalam surat 42 ayat 38 ditegaskan, bahwa : “Dan syura’ merupakan otoritas di antara mereka.” Syura’ bukanlah suatu lembaga konsultasi, sebagaimana sering diterjemahkan secara meleset kedalam bahasa Inggris sebagai consultation; tetapi ia merupakan suatu proses dinamis dalam rangka menemukan solusi atas problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Syura bukan hanya mencerminkan suatu proses yang melaluinya otoritas tertinggi dimunculkan, tetapi juga menetapkan mekanisme yang mengatur cara dilahirkan dan dijalankannya otoritas tersebut; dan suatu problem tidak dapat dipecahkan tanpa mempertimbangkan semua orang yang terlibat dalam problem itu.
Ketiga pranata Islam itu, yaitu perkawinan dan keluarga, ekonomi, dan politik, dapat menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan munculnya ekstrem-ekstrem dalam urusan antar pribadi, dalam perekonomian, dan dalam kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat Islam menempuh suatu jalan tengah yang menghindari kebebasan maupun pembatasan yang berlebihan – hal yang telah mengakibatkan penderitaan manusia sedemikian besar di sepanjang sejarah umat manusia. Ini merupakan satu-satunya cara memahami makna ayat : “Allah tidak pernah membebani setiap jiwa lebih daripada yang mampu dipikulnya.”

B. Tujuan Pembentukan Masyarakat
Dalam rangka pembentukan masyarakat Muslim itu, maka Islam mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, atau mengatur hubungan antar manusia. Prinsip-prinsip itu antara lain :
Pertama, Islam pada essensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimis. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama; keturunan Adam dan Hawa. Tetapi kemudian manusia menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum atau berbangsa-bangsa lengkap dengan kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan ini mendorong manusia untuk saling kenal-mengenal dan menumbuhkan apresiasi dan respek satu sama lain. Dalam pandangan Islam, perbedaan itu, bukanlah warna kulit dan bangsa, tetapi hanyalah tergantung pada tingkat ketaqwaan masing-masing. Inilah yang menjadi dasar perspektif Islam tentang “kesatuan umat manusia” (universal humanity), yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya solidaritas antar manusia (ukhuwah insaniyah).
Kedua, dalam perspektif Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah). Dengan fitrahnya setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan membuatnya mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran tersebut. Kemampuan dan kecenderungan inilah disebut sebagai “sikap hanif”. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah homo religious. Di dalam al-Qur’an, manusia hanif itu diidentifikasikan dengan Nabi Ibrahim yang dalam pencarian kebenaran pada akhirnya menemukan Tuhan yang sejati. Menurut yang saya ketahui, Ibrahim dipandang sebagai tiga panutan agama: Yahudi, Kristen dan Islam, sehingga dikalangan ahli Ilmu Perbandingan Agama disebut sebagai “agama Abrahamik” (Abrahamic Religions).
Berkaitan dengan pembentukan dan pengembangan kemasyarakat Islam ini, yang paling menonjol adalah bahwa masyarakat dituntut oleh syari’at untuk mencegah ahli kemunkaran dan perbuatan munkar. Kalau masyarakat tidak melaksanakannya maka mereka berdosa.
Dengan demikian, maka masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu penduduknya beriman dan didalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang bisa berfungsi melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan demikian, masyarakat yang ingin dikembangkan adalah masyarakat yang berpatokan pada prinsip-prinsip Islam, suatu masyarakat beriman dan beretika.
Masyarakat etis yang digambarkan al-Qur’an adalah masyarakat yang berproses menuju dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai keutamaan (khayr), yang landasannya iman tawhid dalam melaksanakan amr ma’ruf nahi munkar. Maka, filsuf muslim Abad Pertengahan, al-Farabi, menamakan masyarakat dengan ciri-ciri itu sebagai al-Madinat alFadlilah (masyarakat utama), dan al-Qur’an menyebutnya dengan tiga macam nama, yaitu : Khayr Ummah atau masyarakat terbaik; Ummah Wasath (Masyarakat Pertengahan atau Masyarakat yang seimbang); dan Ummah Muqtashidah (Masyarakat Moderat atau Pertengahan).
Fazlur Rahman menafsirkan istilah “pertengahan” itu sebagai pertengahan antara etika Yahudi yang terlalu legal-formal sehingga cenderung terlalu keras, dan etika Kristiani yang terlalu spiritual dan lembah lembut. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang berhasil adalah yang bisa berdiri di tengah-tengah dan bersikap moderat. Menurut istilah Ibnu Taymiyah, masyarakat itu memiliki al-aqidat al-wasithiyah atau etos moderat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: