Posted by: amgy | December 11, 2012

TOLERANSI DAN PERMASALAHANNYA
Analisis terhadap fenomena kehidupan beragama

Adeng Muchtar Ghazali
Dasar Pemikiran
Dalam pendekatan budaya, sosial dan politik, istilah toleransi merupakan simbol kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu membela kepentingan bersama, menjaganya dan memperjuangkannya. Demikianlah yang bisa kita simpulkan dari celotehan para tokoh budaya, tokoh sosial politik dan tokoh agama diberbagai negeri, khususnya di Indonesia . Maka toleransi itu adalah kerukunan sesama warga negara dengan saling menenggang berbagai perbedaan yang ada diantara mereka. Sampai batas ini, toleransi masih bisa dibawa kepada pengertian syariah islamiyah. Tetapi setelah itu, sejalan dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, maka pengertian toleransi bergeser semakin menjauh dari batasan-batasan Islam, sehingga cenderung mengarah kepada sinkretisme agama-agama, bahkan dinilai “semua agama sama baiknya”. Tentu saja, prinsip ini menolak kemutlakan doktrin agama-agama, yang menurut doktrin Islam menyatakan bahwa kebenaran hanya ada dalam Islam. Kalau pun ada perbedaan antara kelompok Islam dengan kelompok non muslim, maka segera dikatakan bahwa perkara agama adalah perkara yang sangat pribadi sehingga dalam rangka kebebasan, setiap orang merasa berhak berpendapat tentang agama ini, mana yang diyakini sebagai kebenaran.
Tuntutan terhadap toleransi beragama tidak hanya berasal dari pertimbangan-pertimbangan teologis maupun relijius, tetapi juga merupakan tuntutan yang dikedepankan ketika keseluruhan struktur masyarakat berada dalam situasi kritis, kemudian berbagai teori dikembangkan untuk membangun sebuah masyarakat baru, meninggalkan sistem sosial lama yang tradisional agar lebih bebas menciptakan masyarakat baru yang lebih modern. Oleh karena itu, membicarakan toleransi beragama atau toleransi dan kebebasan beragama dengan sendirinya menggiring kita masuk ke dalam wilayah pemikiran konstitusional dan sosial pada permulaan zaman modern.
Penggunaan istilah modern dalam konteks toleransi dan kebebasan beragama, sebagaimana pandangan Schumann di atas, memiliki pengertian tersendiri. Menurutnya, istilah “modern” harus dikaitkan dengan society dan bukan pada lingkup kemajuan ilmu pengetahuan mutakhir. Tetapi yang dibicarakan disini dalam konteks progress, yang berarti kemajuan dan bukan modernitas. Seseorang yang menggunakan teknologi maju tidak selalu berarti menjadi manusia modern. Para diktator yang mempertahankan cara hidup kuno dan tradisional seringkali mempergunakan peralatan-peralatan maju. Namun tidak dengan sendirinya mereka dianggap sebagai manusia modern. Istilah modern mengandung pengertian kepada “perubahan sikap mental dan cara berfikir”. Modernitas berkaitan dengan kemanusiaan dan bukan teknologi. Oleh karena itu, persoalan toleransi dan kebebasan beragama membawa pada persoalan mendasar tentang kemanusiaan atau antropologi. Melalui pertimbangan ini, maka persoalan kebebasan dan toleransi beragama menjadi permasalahan teologis.
Supaya tercipta kerukunan, maka persoalan toleransi beragama harus didekati dari dua aspek, yaitu dari aspek praktis dan teoritis. Secara praktis, toleransi berkenaan dengan kehidupan nyata, bahwa kehidupan masyarakat adalah majemuk yang didalamnya semua anggotanya diterima meski memiliki agama, kepercayaan, dan afiliasi yang berbeda. Ini adalah awal dari kelahiran konsep kewarganegaraan modern. Sedangkan aspek teoritisnya, berkaitan dengan penekanan utama dari gerakan pencerahan yang bertujuan membentuk sebuah masyarakat baru. Hal ini bisa terwujud jika seluruh anggota masyarakat memberikan kontribusi dengan keyakinan dan dedikasi yang tulus.
Sebagai masyarakat yang majemuk termasuk didalamnya masalah keberagamaan, sudah seharusnya masyarakat lebih terbuka dan dewasa dalam berfikir, dan semangat lebih toleran dalam hidup bersama. Di sinilah makna sebenarnya dari toleransi beragama, yaitu suasana sejuk, saling memelihara, dan mendukung dalam suasana kemajemukan. Toleransi semakin baik, maka terbangun dialog konstruktif dan berdayaguna yang mampu menumbuhkan sikap dan atmosfir keberagamaan yang semakin terbuka, plural, dan inklusif. Pemahaman keagamaan para penganut agama akan semakin kritis dan bertanggung jawab; sebaliknya, pemahaman yang eksklusif, tertutup, dan bahkan sempit, justru menyebabkan saling menjauh antara satu dengan yang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan menyuburkan sentimen keagamaan. Sangat disayangkan, yang seharusnya agama membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi manusia, sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi dan kelompok.
Olaf Schumann menyebutkan adanya lima dimensi toleransi antarumat beragama yang satu sama lainnya saling berkaitan, yaitu :
1. Dimensi praktis sosial; keterbukaan untuk menerima secara empatetis keberadaan dan aktifitas umat beragama lain di segala lapangan kehidupan yang diarahkan oleh ajaran-ajaran etis-moral masing-masing agama.
2. Dimensi ritual religius; keterbukaan untu menerima secara empatetis cara-cara dan bentuk-bentuk ekspresi ritual simbolik kehidupan beragama dari umat beragama lain.
3. Dimensi doktrinal/ajaran; keterbukaan memahami secara empatetis pernyataan-pernyataan dan klaim-klaim doktrinal/akidah yang dipercaya umat beragama lain, yang bersumber dari kitab suci dan tradisi-tradisi keagamaan masing-masing yang terus mengalami aktualisasi dan perkembangan.
4. Dimensi perziarahan kehidupan beriman; keterbukaan untuk mengakui secara timbal balik bahwa setiap umat beragama sedang menempuh ziarah atau perjalanan kehidupan beriman, yang dimulai dari generasi-generasi perdana setiap umat yang bersangkutan dalam sejarah di dalam konteks sosial masing-masing, dan dilanjutkan secara kreatif dan dinamis oleh setiap umat beragama kontemporer dalam konteks sosial masing-masing.
5. Dimensi spiritualitas dan religiositas; setiap pihak dalam relasi antar umat beragama perlu mengalami perjumpaan yang akrab dan intim dengan Realitas lain yang transenden, Realitas Spiritual, yang menjadi pusat batiniah yang dari dalamnya muncul motivasi untuk hidup dalam kebajikan dan cinta kepada sesama manusia – motivasi yang membuat toleransi antarumat beragama menjadi suatu tugas panggilan spiritual.
Melalui aktualisasi ke dalam dunia sosial-historis, lima dimensi agama di atas menjadi fungsional, yaitu bisa mempengaruhi atau memberi dampak pada masyarakat. Tercipta atau tidaknya toleransi antarumat beragama dapat memberikan dampak teretentu pada masyarakat yang bergantung pada dua faktor, yaitu faktor internal dalam agama itu sendiri, dan faktor eksternal di dalam masyarakat.
Setelah menganalisis dasar-dasar teologis dan sosial tentang toleransi sebagaimana dikemukakan di atas, maka bagi umat beragama, khususnya umat Islam berkewajiban, baik secara moral maupun sosial, untuk melakukan tindakan-tindakan toleransi. Sepantasnya, penanaman nilai-nilai, pembiasaan tindakan-tindakan rukun dan toleran, harus menjadi warna dalam pergaulan sosial, termasuk ditanamkan (salah satunya) melalui pendidikan formal. Sebab, pendidikan bisa menjadi alat yang paling tepat untuk menghindari nirtoleransi, dan melalui pendidikan pula bisa mengajar orang-orang tentang hak-hak dan kebebasan bersama untuk saling menghormati dan melindungi. Tentu saja, dalam proses pendidikannya, diperlukan metode dan materi pembelajaran kerukunan dan toleransi yang sistimatis dan rasional, sehingga nilai-nilai kerukunan dan toleransi antar umat beragama bukan hanya tindakan-tindakan berdasarkan kepentingan “stabilitas keamanan” semata, tetapi jauh dari itu, tindakan kerukunan dan toleransi harus berdasarkan atas ‘kesadaran dalam beragama’.
Dalam tulisan ini, penulis akan menyoroti beberapa faktor yang menjadi penyebab sekaligus hambatan terwujudnya toleransi, terutama menyoroti dari kalangan internal penganut agama yang berpengaruh terhadap pergaulan antar umat beragama.
Pemahaman Agama
Seringkali persoalan keagamaan yang muncul adalah terletak pada problem penafsiran, atau pemahaman, bukan pada benar tidaknya agama dan wahyu Tuhan itu sendiri . Sehingga, masalah kerukunan keagamaan termasuk didalamnya dialog antar umat beragama harus menjadi wacana sosiologis dengan menempatkan doktrin keagamaan sebagai dasar pengembangan pemuliaan kemanusiaan. Menurut Ninian Smart, bertambahnya pengetahuan atau pemahaman akan berakibat melunakkan permusuhan, dan dalam tahap ini berarti meningkatkan kesepakatan.
Dalam hubungannya dengan pemikiran di atas, kita bisa melihat kondisi kehidupan beragama sekarang ini, konflik antar umat beragama misalnya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini tidak hanya didasarkan atas perbedaan agama, tetapi juga terjadi antara orang atau antar kelompok di lingkungan agama yang sama akibat perbedaan pemahaman. Oleh karenanya, kerukunan yang perlu dibangun bukan hanya kerukunan antar agama semata, melainkan juga kerukunan antar orang atau kelompok dalam agama yang sama.
Di samping pemahaman agama yang berbeda, kiranya konflik berwajah agama perlu dilihat dalam kaitan-kaitan politis, ekonomi, ataupun sosial budayanya. Seandainya dapat dibenarkan bahwa konflik itu murni konflik bernuansa agama, maka kerukunan sampai kapan pun tidak akan pernah terjadi. Padahal, sejatinya semua agama menyentuh keluhuran martabat manusia. Agama lah yang membangun nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Makin mendalam rasa keagamaan seseorang, maka makin mendalam pula rasa keadilan dan kemanusiaannya. Seandainya tidak demikian, bukanlah agama, apalagi manusia beragama.
Klaim Kebenaran (truth claim)
Setiap agama memiliki kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subyektif personal oleh setiap pemeluk agama. Nampaknya, setiap orang memang sulit melepaskan kerangka (frame) subyektivitas ketika keyakinan pribadi berhadapan dengan keyakinan lain yang berbeda. Sekalipun alamiah, namun setiap manusia mustahil menempatkan dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain dalam hatinya. Oleh karena itu, setiap penganut agama tidak harus memaksakan inklusivismenya pada orang lain, yang menurut kita eksklusif.
Standar Ganda (Double Standars)
Hugh Godard , seorang Kristiani yang ahli teologi Islam di Nottingham University, Inggris, memberikan contoh bahwa “hubungan Kristen dan Islam kemudian berkembang menjadi kesalahpahaman, bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman di antara keduanya, adalah suatu kondisi berlakunya “standar ganda” (double standars). Orang-orang Kristen maupun Islam selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya, sedangkan terhadap agama lain mereka memakai standar lain yang lebih bersipat realistis dan historis. Misalnya, dalam masalah teologi, ada standar yang menimbulkan masalah klaim kebenaran : “agama kita adalah agama yang paling sejati karena berasal dari tuhan, sedangkan agama lain hanyalah konstruksi manusia. Agama lain mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah dirusak, dipalsukan oleh manusia”. Dalam sejarah, standar ganda ini biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agamanya. Lewat standar ganda inilah, kita menyaksikan munculnya prasangka-prasangka teologis yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama.
Dalam hubungannya dengan itu, Arthur J. D’Adamo, seorang ilmuwan sekuler (ahli Matematika abad 20 ini), menyatakan bahwa “berbagai kompleksitas hubungan antar umat beragama ini, dengan berbagai standar ganda, sering dianggap sebagai tanda ketidakkritisan cara berfikir agama, atau dalam istilahnya disebut sebagai religion’s way of knowing. Oleh karena itu, “cara mengetahui agama” ini dianggap sebagai akar konflik-konflik teologis, yang menurutnya berawal dari sebuah standar tentang agamanya sendiri – bahwa kitab sucinya itu yang merupakan sumber kebenaran – yang sepenuhnya diyakini. Sehingga, standar-standar : (1) bersipat konsisten dan berisi kebenaran-kebenaran, tanpa kesalahan sama sekali; (2) bersipat lengkap dan final – dan karenanya memang tidak diperlukan kebenaran dari agama lain; (3) meyakini kebenaran agamanya sendiri dianggap sebagai satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan ataupun pembebasan; dan (4) meyakini bahwa seluruh kebenaran itu diyakini orisinal berasal dari Tuhan, tanpa konstruksi manusia. Keempat standar ini semuanya diterapkan kepada agamanya sendiri sebagai “standar ideal”. Sebaliknya, standar lain yang sepenuhnya terbalik, lebih realistis dan historis, diterapkan kepada agama lain. Sebagai konsekuensinya, melalui religion’s way of knowing ini, jadilah agama kita sebagai “agama yang paling sempurna di dunia ini”.
Menurut Nurcholish Madjid, bahwa untuk menghindarkan diri dari penilaian standar ganda dalam melihat agama lain, yaitu dengan cara kita membaca agama kita dengan sisi-sisi ideal dan membandingkan agama lain dengan sisi-sisi real. Pada dasarnya setiap agama memiliki sisi-sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang sangat dibanggakan oleh penganut suatu agama jika mereka mulai mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Namun demikian, setiap agama pun memiliki sisi real, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungannya atau kesalahankesalahan sejarah yang bisa dinilai dari sudut pandangan sekarang sebagai memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal lain agama lain yang hendak dibandingkan, dan realitas suatu agama – baik yang agung maupun yang memalukan – dengan realitas agama lain yang agung dan memalukan itu.
Berdasarkan perkembangan kehidupan beragama dewasa ini, maka yang perlu dikembangkan adalah suatu teologi dan dialog inklusif sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan sikap-sikap pluralistis di antara agama. Tanpa sikap inklusivitas tidak mungkin berkembang sikap-sikap pluralis. Salah satu sikap pluralistis adalah bersedianya berdialog, dan sebagai tujuan dari dialog antar agama adalah, salah satunya, “kesalingpahaman”. Misinya adalah mengkomunikasikan pandangan masing-masing dalam rangka menjembatani ketidaktahuan dan kesalahpahaman antara satu dan lain agama. Membiarkan setiap penganut agama mengungkapkan pandangan teologis mereka dengan ekspresi bahasa mereka sendiri.
Membesar-besarkan Perbedaan
Tantangan agama-agama dewasa ini, adalah menjadi problema atau hambatan bagi suasana dan perkembangan dialog dan kerukunan antar umat beragama. Dalam melihat dan memahami perkembangan kehidupan agama dan keberagamaan sekarang, pada umumnya cenderung melihat perbedaannya ketimbang persamaannya. Namun demikian, kecenderungan melihat perbedaan itu pun tidak perlu disalahkan karena setiap orang beriman senantiasa ingin mencari, menggenggam dan membela kebenaran yang diyakininya berdasarkan pengetahuan dan tradisi yang dimilikinya. Sikap demikian sangat terpuji selama tidak menimbulkan situasi sosial yang destruktif. Secara empiris adalah suatu kemustahilan jika kita mengidealisasikan munculnya kebenaran tunggal yang tampil dengan format dan bungkus tunggal, lalu ditangkap oleh manusia dengan pemahaman serta keyakinan yang seragam dan tunggal pula. Oleh karena itu, tantangan yang selalu dihadapi antara lain adalah bagaimana merumuskan langkah konstruktif yang bersipat operasional untuk mendamaikan berbagai agama yang cenderung mendatangkan pertikaian antar manusia dengan mengatas namakan kebenaran Tuhan.
Usaha itu tidak hanya diarahkan pada hubungan antar pemeluk agama secara eksternal, melainkan terlebih dahulu diarahkan pada hubungan intra umat beragama. Seseorang akan sulit bersikap toleran terhadap agama lain jika terhadap sesama pemeluk agama yang sama saja sulit untuk menghargai perbedaan paham yang muncul. Pada sisi lain, seringkali kita jumpai pula, konflik antara pemeluk agama semakin tidak jelas manakala kepentingan agama sudah berbaur dengan kepentingan etnis, politis dan ekonomis . Lihat, misalnya dalam beberapa kasus, seperti di Maluku, Sampit, Poso, dan peristiwa-peristiwa “yang berbau” konflik dan kekerasan atas nama agama lainnya, ataupun kekerasan karena perbedaan pandangan (madzhab) dalam satu agama. Fakta kekerasan ini pada dasarnya bisa dirujukkan pada beberapa alasan berikut:
1. Kurangnya pemahaman atas ajaran keagamaan yang menanamkan nilai-nilai toleransi terhadap pandangan dan keyakinan orang lain.
2. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang rentan gesekan dan perpecahan, ditambah lagi persoalan keyakinan adalah persoalan yang sangat sensitif.
3. Kebijakan pemerintah yang kurang memfasilitasi fakta pluralitas keyakinan dan kehidupan keberagamaan secara umum.

Beberapa konflik dan kerusuhan sebagaimana sering terjadi di tanah air telah menjadi problema kebangsaan yang tak pernah surut dalam sejarah bangunan Indonesia, dan sekaligus tak pernah berakhir di ujung penyelesaian. Untuk itu, perlu diapresiasi masalah-masalah kebangsaan ini dengan melihat beberapa hal di bawah ini :
1. Masalah integrasi; keragaman masyarakat Indonesia yang bisa memicu konflik, tak hanya terbatas pada perbedaan suku dan budaya, tetapi juga perbedaan agama. Untuk itu, diperlukan kesadaran komunitas bagi setiap elemen dan identitas manusia Indonesia untuk bersatu;
2. Masalah legitimasi politik kekuasaan; sejak orde lama sampai sekarang, masalah legitimasi sering diasosiasikan sebagai legitimasi dari atas (Tuhan). Sekalipun melalui kesepakatan DPR/rakyat, tetapi sering dipandang sebagai “restu atas”, atau takdir Tuhan. Implikasinya, legitimasi yang dinikmati oleh pemegang kekuasaan tidak dapat digugat bahkan diperlakukan sebagai subversif. Tidak heran, di masyarakat terjadi polarisasi antara ‘in group’ (minna) dan ‘out group’ ( minhum);
3. Masalah identitas; krisis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah krisis spiritual, iman dan cinta. Krisis ini terjadi karena masyarakat Indonesia sudah terkooptasi oleh kehidupan modern – meminjam istilah filsafat perennial – “hidup di pinggir lingkaran eksistensi”-nya. Masyarakat cenderung melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang pinggiran eksistensinya itu, tidak pasda “pusat spiritualitas” dirinya, sehingga ia lupa siapa dirinya.
Tantangan lain yang dihadapi sekarang ini berkaitan dengan munculnya “ketidakpercayaan” manusia kepada agama formal (organized religions). Akhir-akhir ini muncul istilah New Age, zaman Baru, dimana ada usaha meninggalkan agama-agama yang terorganisasi (organized religions) yang dipandangnya cenderung miskin akan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan. Muncul dalil dari John Naisbitt dan istrinya Aburdene untuk menyimpulkan dalam satu statemen: “spirituality, yes; organizes religion, no!”. Bagi para penganut New Age, agama-agama formal (organized religions) tidak memiliki masa depan. Yang bertahan bagi mereka adalah pesan-pesannya yang universal, sehingga ritus-ritus formal dan label-label yang membungkusnya akan semakin ditinggalkan orang. Thomas Jefferson dan Albert Einstein adalah dua tokoh terkemuka sebagai penganut aliran semacam deisme alami ini.
Kemunculan New Age, berawal dari penilaiannya bahwa kebangkitan peradaban Barat kosong dari nilai-nilai spiritualitas dan lepas dari tuntunan ajaran-ajaran keagamaan Kristen, yang menjadi agama resmi saat itu. Karena itu, gerakan New Age berpaling dari agama-agama Barat untuk kemudian mengarahkan kepada agama-agama Timur semisal Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, agama asli Amerika, dll. Namun demikian, karena agama-agama Timur yang formal itu juga terkadang cenderung tidak toleran terhadap keyakinan yang dipegang oleh pemeluk agama yang berbeda, maka gerakan New Age tidak terbatas hanya pada satu keyakinan saja, tetapi mencampur adukkan pemikiran-pemikiran esoteris agama-agama formal itu. Salah satu fenomena New Age yang paling ekspresif, adalah menjadikan istilah “Tao” sebagai istilah kepustakaannya, suatu istilah yang mencoba melakukan perpaduan rasionalitas Barat dengan kearifan Timur. Seolah-olah Tao menjadi bagian dari bahasa Inggris untuk menunjukkan “kearifan”. Tidak heran muncul judul-judul buku yang berparadigma Tao, seperti The Tao of management, the Tao of Leadershif, dll. Dalam refleksi keagamaan ditemukan pula the Tao of Jesus (1994), the Tao of Islam (1993) tulisan seorang ahli sufi Sachiko Murata.
Bagi setiap muslim, penting untuk mernghadirkan ajaran-ajaran agama kepada mereka untuk bisa membuktikan bahwa betapa pentingnya peran keyakinan akan ketuhanan (menanamkan nilai-nilai ilahiyah, sebab kehidupan manusia yang otentik adalah yang tetap dan menjaga terus “tali” yang menghubungkan kemanusiaannya dengan nilai-nilai ketuhanan. Demikian juga halnya, agama dituntut melahirkan ajaran-ajaran yang lebih menyentuh nilai-nilai kemanusiaan tidak bersipat artifisial, bombastis dan verbalisme, yang sebenarnya hanya “di langit” saja. Demikian pula sebaliknya, ajaran agama tidak bisa hanya mewajibkan para penganutnya untuk secara formal menjalankan ritus-ritus yang diwajibkan, yang jika dilakukan diberi ganjaran (reward) dan jika diabaikan diberi siksa (punishment). Agama justru harus dihadirkan sebagai suatu kesadaran yang menjadi bagian dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebab, pada dasarnya ajaran itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kemanusiaan.
Untuk itu, kenyataan dan tantangan yang kita hadapi adalah terjadinya kesenjangan antara ajaran dan pelaksanaan. Banyak orang yang mengaku dan menganut agama tetapi tidak beragama, dalam pengertian lain, banyak yang mengakui kewajiban dan pelarangan agama, tetapi tidak melaksanakan dan melanggarnya. Persoalannya, apakah “kesalahan” itu ada pada agama atau penganutnya? Nurcholish Madjid mempertegas, bahwa “jika agama tidak dapat mempengaruhi tingkah laku pemeluknya, maka apalah arti pemelukan itu?” Kenyataannya, banyak orang yang sangat serius memeluk agamanya tanpa peduli tuntutan nyata keyakinannya itu dalam amal perbuatan dan tingkah laku. Sementara, sering ditemukan adanya orang-orang yang memiliki komitmen positif pada masalah sosial, tanpa memperdulikan pada keyakinannya “kesalehan tanpa iman” (piety without faith).
Menghidupkan Kembali Dialog Kerukunan
Di Indonesia, dialog antar umat beragama mulai mendapat perhatian sejak tahun 1960-an, terutama setelah berdirinya Orde Baru. Musyawarah kerukunan beragama yang diprakarsai oleh Depag telah berlangsung pada tahun 1967. Kemudin berbagai pertemuan di tingkat pemuka agama berlangsung di banyak daerah, sekitar masalah kerukunan dan toleransi beragama. Dialog yang diselenggarakan atas prakarsa tokoh agama/lembaga keagamaan terjadi, antara lain di Jawa Barat, khususnya di Sukabumi (misalnya tahun 1967, 1968, dan 1971), atas prakarsa Panglima Divisi Siliwangi di Garut (1967) dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1973). Mukti Ali, semasa menjabat Menteri Agama, paling gencar mengupayakan terciptanya dialog antarumat beragama. Semboyannya yang terkenal adalah “dialog dan bukan apolog”. Untuk mengembangkan kerukunan, pemerintah pernah menyelenggarakan semacam proyek yang disebut “Proyek Pelita Dialog Antarumat Beragama” yang dipusatkan di ibukota-ibukota propinsi (1972-1975).
Dialog diperlukan dalam rangka mengenal dengan tepat budaya dan kebiasaan satu sama lain, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih toleran. Dialog tidak hanya berguna untuk membina persatuan, melainkan juga dibutuhkan demi pemerkayaan dan pengakaran iman dari setiap pemeluk agama. Perjumpaan dengan agama lain dapat mendorong untuk memperdalam keyakinan kita sendiri dan memurnikannya.Perjumpaan tersebut akan mengarahkan orang pada refleksi pribadi untuk melihat kembali pengalaman penghayatan agamanya secara lebih kritis.
Toleransi mesti dibangun atas dasar pemahaman dan pengakuan bahwa kita semua orang beragama adalah orang yang sama-sama berjuang mencari dan menemukan Tuhan, sumber dan tujuan hidup manusia beragama. Sekalipun pada kenyataannya berbeda, tetapi keperbedaan ini tidak menjadikan di antara manusia beragama asing bahkan bermusuhan. Oleh karena itu, sebagai manusia beragama yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju Tuhan, sekalipun melalui jalan yang berbeda, maka sebaiknya dikembangkan saling mengenal, saling tahu, saling mengerti, dan saling menghormati. Dengan demikian, dialog yang berlangsung dengan baik bukan saja bisa mencegah kesalahfahaman dan permusuhan, melainkan lebih dari itu, dapat saling mendukung keberadaan agama masing-masing dan dapat memperkaya pemahaman dan penghayatan iman dari masing-masing umat beragama. Dialog mendorong umatnya untuk membina kerukunan hidup.
Dialog tidak hanya perlu dilakukan antar agama, tetapi bisa dilakukan antar internal agama. Tidak bisa dipungkiri, kesalahpahaman dan perbedaan pemahaman bisa terjadi dikalangan mereka yang satu agama. Misalnya, antara Muslim yang satu dengan Muslim lainnya. Atau, antara Jemaat Kristen Protestan yang satu dengan Jemaat Kristen Protestan lainnya; antara kelompok pemeluk agama Buddha dengan kelompok Buddhis yang lain, dan sebagainya. Di lingkungan umat Islam, misalnya, ada Islam Suni, Islam Syi’ah, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, LDII, dan lain sebagainya. Di lingkungan Jemaat Kriten Protestan ada kelompok-kelompok yang berbeda pandangan , baik yang tergabung dalam Dewan Gereja maupun yang berada diluarnya, seperti Adven, Pantekosta, Kristian Sain, Mormon, dan lain-lain. Di lingkungan Gereja Kristen Katolik, ada Katolik Roma dan Katolik Ortodoks. Di lingkungan agama Hindu (Hindu Dharma) ada aliran Vaiskava (pemuja Wisnu), aliran Saiva (pemuja Siwa), dan aliran Satria (pemuja Dewi). Demikian pula di lingkungan agama Buddha, ada aliran Mahayana dan aliran Theravada.
Pada tahap selanjutnya, dialog dibangun atas dasar kemauan bersama, bukan atas desakan sosial atau politik. Kemauan bersama akan membangun konsensus yang kuat yang dilatarbelakangi oleh dimensi kultural-relijius. Dasar inilah yang kemudian dapat dikatakan sebagai kemauan sosial pemeluk agama. Sebab, hanya dengan langkah ini, terapi dan antisipasi sosial akan memberikan implikasi positif terhadap konstruk relasi sosial antar pemeluk agama. Setidaknya, ada tiga hal penting yang memperkuat konstruk relasi tersebut. Pertama kesadaran relijius. Hal ini akan memperkokoh pandangan umum bahwa inti ajaran agama adalah kedamaian dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kedua kesadaran rasional. Bekal ini sangat efektif membangun jaringan kerjasama di atas landasan common platform dan framework menuju kualitas keberagamaan sesama pemeluk dan antar pemeluk agama. Ketiga kesadaran sosial dan kultural. Harus diakui bahwa realitas sosial dan kultural berujung pada satu kesimpulan, pluralitas yang mencerminkan kehidupan sejati umat manusia.
Ketiga hal tersebut di atas harus terinternalisasi di kalangan pemeluk agama, dan sekaligus merupakan dasar hidup seseorang, baik sebagai seorang pemeluk agama maupun sebagai bagian dari kelompok warga masyarakat yang beradab. Oleh karenanya, model dialogis antar pemeluk agama tidak akan menjadi ruang yang sempit bagi potret kehidupan umat beragama.
Jelaslah, bahwa dialog antar umat beragama adalah satu bentuk aktivitas yang menyerap ide keterbukaan. Dialog ini amat penting dikarenakan trauma historis dan politis yang panjang begitu menyelimuti kehidupan pemeluk agama. Dialog antar agama bukanlah melakukan deviasi terhadap ajaran-ajaran dasar masing-masing agama. Dialog mencerminkan tiga kesadaran sekaligus yaitu kesadaran relijius, rasional, dan kesadran sosial-kultural. Dari sikap dialogis ini, diharapakan menuju kepada sikap praksis. Artinya, sedapat mungkin dialog yang dibangun membuahkan kerangka kerja riel di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, dialog tidak hanya berhenti dalam skala wacana dan perdebatan semata, tetapi juga “membumi” dalam menjawab realitas kehidupan sosial. Dalam hal ini dapat dicermati apa yang dicanangkan oleh aliansi NU dan Muhammadiyah beberapa waktu lalu seputar pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai musuh bersama bagi seluruh umat beragama, adalah suatu langkah praksis yang terpuji, dan patut didukung oleh semua pihak. Di sini akan kelihatan bahwa kemauan bersama untuk menggalang kekuatan bersama tumbuh dan berkembang dari arus bawah, atau tepatnya, agama mampu tampil dan angkat bicara dalam persoalan sosial, khususnya beberapa hal yang dipandang sebagai patologi sosial. Tentunya, tidak hanya korupsi, tetapi juga, judi, miras, prostitusi, pengangguran, kemiskinan, pendidikan, dan sebagainya. Langkah ini merupakan lanjutan dialog yang pernah dilakukan. Sembari membangun kualitas keberagamaan masing-masing pemeluk agama, ternyata agama dapat diberdayakan menuju terciptanya garansi sosial kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berkualitas, aman, tertib, dan harmonis.
Memang, saat ini semakin banyak dilakukan pengkajian tentang kerukunan hidup umat beragama. Pola-pola pembinaan kerukunan dengan paradigma yang kurang mengakar dan kurang komprehensif sehingga menghasilkan kerukunan yang tipis “hanya di kulit”, rapuh dan semu harus mulai ditinggalkan, digantikan dengan paradigma dan pola-pola yang lebih mengakar dan komprehensif. Problema sosial keagamaan akan terus mengalir, bahkan untuk kasus-kasus tertentu rawan konflik seperti pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, dan kegiatan aliran sempalan.
Berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan atau idealisasi kerukunan umat beragama pada masa kini dan selanjutnya, tampaknya kewajiban kita semua sebagai sivitas akademi UIN untuk mematangkan dan sekaligus mencontohkan bagaimana menjalani hidup ini dengan penuh kerukunan. Wallahu a’lam

Kepustakaan :
Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2005
__________, Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama, Pustaka Setia Bandung, 2004
__________(ed), Otonomi Pendidikan, Lembaga Penelitian UIN SGD Bandung, 2008
Ahmad Norma Permata, (ed), Metodologi Studi Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
Antonius Atoshoki, dkk, Relasi dengan Tuhan, PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006 (cetakan keempat)
A. Munir Mulkhan, salah satu tulisannya: “Humanisme Agama-agama Dalam Al-Qur’an”, termuat dalam buku Andito (ed)
Ahmad Barizi, “Membangun Kesadaran dan Kearifan Universal”, dalam Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. III, Nomor 9, Januari-Maret 2004, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang & Diklat Keagamaan Depag RI
Andito,ed, Atas Nama Agama, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998
Budhy Munawar Rahman, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Paramadina, Jakarta, 2001
Einar M. Sitompul, Gereja Menyikapi Perubahan, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
Grose & Hubbard (ed), Tiga Agama Satu Tuhan, Terjemahan Santi Indra Astuti, Mizan, Bandung, 1998
Lorens Bagus, Kamus Filsafat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
Muhammad Wahyuni Nafis (editor), dalam mengantarkan buku Rekonstruksi dan Renungan : Religius Islam, Paramadina, Jakarta, 1996
Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No.1 Vol.IV, Th. 1993
__________, Tradisi Islam, Peran Dan Fungsinya Dalam Pembangunan di Indonesia, Paramadina, Jakarta, 1997
Olaf H. Schumann, Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006
UNESCO-APNIEVE, Belajar Untuk Hidup Bersama Dalam Damai Dan Harmoni, Kantor Prinsipal Unesco untuk Kawasan Asia-Pasifik, Bangkok, dan Universitas Pendidikan Indonesia, 2000


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: